Dinilai Kolot oleh Masyarakat, Kemenkop Dorong Modernisasi dan Digitalisasi Koperasi
BANDUNG, Nawacita – Kementerian Koperasi terus berupaya melakukan modernisasi dan digitalisasi koperasi di Indonesia. Hal itu dilakukan karena koperasi hari ini memiliki tantangan tersendiri berupa stigma masyarakat khususnya kaula muda yang menganggap koperasi sebagai sesuatu yang kolot.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi Rulli Nuryanto mengatakan, stigma yang banyak melekat saat ini adalah “koperasi jadul” dan “digerakkan oleh para orang tua”.
“Langkah strategis dari Kementerian Koperasi itu menyangkut tiga hal terkait hal ini. Kalau bicara revitalisasi yaitu kita bicara soal digitalisasi. Kemudian perbaikan tata kelola dan pembuatan kelembagaan dan rebranding. Jadi ketiga langkah strategis ini saling berkaitan,” kata Rulli dalam The Economics 360°, Economics & Business Forum 2025 di Gedung Sate, Rabu (19/11/2025).
Maka dari itu, Rulli menilai perlu adanya integrasi dalam tubuh koperasi guna mendorong efisiensi dan efektivitas usaha maupun pengelolaan kelembagaan. Salah satunya dengan memperbaiki tata kelola koperasi yang dianggap terlalu ribet dan bertele-tele oleh masyarakat.
“Saya yakin mungkin banyak sekali masyarakat terutama Gen Z yang belum paham mengenai apa itu perkoperasian. Kemudian ini memang diikuti dengan langkah-langkah rebranding,” ucap dia.
Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi salah satu unci dalam mendorong rebranding koperasi di Indonesia. Di sisi lain, modernisasi sistem dan perancangan strategi yang menarik juga harus dilakukan agar minat generasi muda terhadap koperasi bisa tumbuh.
“Kalau dulu minimal harus 20 orang, sekarang cukup 9 orang. Ini untuk menarik dua gen Z yang sangat terkait dengan bidang usaha ekonomi kreatif,” tutur Rulli.
Sementara itu, sisi kelembagaan dan perkembangan koperasi desa hari ini terus menunjukkan tren positif. Ia mengungkap, sudah ada 82.000 koperasi yang telah berbadan hukum. Jumlah tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebanyak 80.000 unit.
“Dari sisi badan hukum, kita bukan hanya mencapai target, tetapi sudah melebihi,” ungkap dia.
Capaian tersebut juga turut didukung dengan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diluncurkan presiden. Apalagi, akar persoalan kemiskinan di Indonesia masih banyak berada di wilayah pedesaan.
“Yang saya lihat, Presiden ingin desa ini menjadi sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi. Desa tidak lagi menjadi objek, tapi menjadi pelaku ekonomi,” tutur Rulli.
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sendiri diharapkan bisa menjawab persoalan tersebut dengan membangun fondasi kelembagaan ekonomi yang lebih kuat di desa.
“Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, saya menangkap keinginan Presiden bahwa pembangunan ekonomi bisa berbasis desa,” tandas dia.
(Niko)
