Fraksi PDI Perjuangan Nilai APBD Jatim 2026 Harus Perkuat Ekonomi Rakyat
Surabaya, Nawacita – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa Rancangan APBD Jatim 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen politik yang berpihak kepada rakyat kecil. Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Y Ristu Nugroho, dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda APBD 2026, Sabtu (15/11/2025).
Menurut Fraksi PDIP, APBD 2026 disusun dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang semakin sempit. Karena itu, anggaran harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur. Fraksi menyoroti penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Pendapatan 2026 ditetapkan sebesar Rp26,30 triliun, turun Rp1,96 triliun (–6,94%) dari usulan awal dan merosot Rp9,17 triliun dibanding realisasi 2024.
Penurunan terbesar berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang anjlok 24% akibat kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat. Hal ini dinilai sebagai sinyal serius terhadap keberlanjutan fiskal daerah dan menunjukkan masih tingginya ketergantungan Jawa Timur pada pemerintah pusat. Sementara itu, pertumbuhan PAD yang hanya naik 2% dianggap belum mencerminkan potensi ekonomi provinsi.
Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Dukung Raperda Penyelenggaraan Kehutanan Berbasis Rakyat
Fraksi PDIP juga memberi perhatian khusus pada kinerja BUMD yang dinilai stagnan dalam kontribusi dividen, sementara beban operasional terus meningkat. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan, termasuk penyusunan master plan bisnis yang selaras dengan arah pembangunan daerah, peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Fraksi menegaskan bahwa BUMD tidak boleh hidup dari rente aset, melainkan harus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pada aspek perpajakan, Fraksi PDIP menilai struktur PAD masih bergantung pada pajak daerah yang 76% berasal dari PKB dan BBNKB. Pajak konsumtif yang banyak ditanggung rakyat kecil ini dinilai belum mencerminkan keadilan fiskal. Karena itu, Fraksi mendorong reformasi pajak progresif, pemberian insentif bagi UMKM, petani, dan koperasi, serta perluasan basis pajak ke sektor hijau, energi terbarukan, dan ekonomi digital. Fraksi juga mendukung upaya peningkatan DBH Cukai Hasil Tembakau dari 3% menjadi 5% untuk menyesuaikan kontribusi besar Jatim terhadap penerimaan nasional.
Belanja daerah 2026 tercatat sebesar Rp27,22 triliun atau turun 17,5% dari tahun sebelumnya. Namun komposisi belanja dinilai belum ideal, di mana belanja modal hanya 5% sementara belanja operasi mencapai 75%. Fraksi PDIP menganggap ini ketidakseimbangan serius dan meminta peningkatan belanja modal untuk infrastruktur dasar, efisiensi belanja pegawai serta perjalanan dinas, penguatan belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan percepatan pemerataan pembangunan di Madura, Tapal Kuda, dan Mataraman. Fraksi menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar menghemat, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat kepada rakyat.
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak Pemerintah Lindungi Lahan Pertanian dari Alih Fungsi
Fraksi PDIP juga menilai membengkaknya SiLPA yang mencapai Rp7,28 triliun sebagai tanda lemahnya perencanaan dan serapan anggaran. Defisit APBD 2026 sebesar Rp916,73 miliar yang ditutup melalui SiLPA dianggap menunjukkan masih kurang kuatnya disiplin fiskal di OPD. Dalam kesempatan itu, Fraksi juga menyoroti jawaban eksekutif atas 14 pertanyaan strategis fraksi, di mana 12 pertanyaan dijawab.
Meski mengapresiasi keterbukaan pemerintah provinsi, Fraksi PDIP menilai jawaban yang diberikan masih normatif dan belum menyentuh persoalan struktural, seperti peta jalan kemandirian fiskal, reformasi menyeluruh BUMD, strategi menekan belanja konsumtif, upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta perbaikan serapan anggaran OPD.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDIP menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi anggaran gotong royong yang berpijak pada keberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas. “Dalam semangat Trisakti Bung Karno, kemandirian fiskal hanya bisa dibangun melalui keberanian memperkuat produktivitas rakyat,” pungkas Ristu. bdo/adv
