Komisi A sebut Anggaran BKD Turun Rp13,3 Miliar, Kinerja ASN Tetap Optimal
Surabaya, Nawacita – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kinerja pelayanan publik. Hal itu disampaikan menyusul penyesuaian anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim dalam rencana KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, di mana pagu awal sebesar Rp52,45 miliar turun menjadi Rp39,15 miliar.
Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim, Naufal Al Ghifary, menjelaskan bahwa penurunan anggaran sebesar Rp13,3 miliar atau sekitar 25,36 persen tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Naufal, BKD Jatim melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan penunjang seperti perjalanan dinas, sosialisasi non-prioritas, dan pengadaan sarana administrasi. “Langkah efisiensi ini diambil agar anggaran dapat difokuskan pada program-program prioritas yang mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan pelayanan kepegawaian yang lebih efektif,” ujarnya, Senin (3/11).
Baca Juga: Komisi C Dorong Revisi Pasal 22 Perda BUMD Perkuat Transparansi dan Insentif Kinerja
Meski mengalami penurunan pagu, Komisi A DPRD Jatim meminta BKD tetap berkomitmen menjalankan program strategis, antara lain pengembangan kompetensi ASN, penataan manajemen kepegawaian berbasis digital, serta peningkatan disiplin dan kinerja aparatur.
Naufal juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BKD agar efisiensi tidak berujung pada penurunan kinerja. “Efisiensi bukan berarti pemangkasan yang menghambat kinerja. Justru melalui optimalisasi anggaran, kita dorong agar pelayanan kepegawaian semakin profesional, cepat, dan berbasis digital,” tegasnya.
Dengan strategi efisiensi yang tepat, DPRD Jatim berharap pelaksanaan program kerja BKD tetap berjalan optimal dan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi berkelanjutan di Jawa Timur.
