Bandung, Nawacita.co – DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan kecilnya anggaran pertanian dan peternakan tahun 2026 yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Itu sementara anggaran untuk yang lainnya gitu kan. Misalnya di rumpun pertanian, peternakan yang sebetulnya itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu anggarannya itu kecil,” ungkap Anggota Komisi III sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latif, Jumat (14/11/2025).
Ia mengatakan, sektor pertanian dan peternakan merupakan sektor utama dalam menopang ketahanan pangan bagi masyarakat.
“Ini kan padahal kita mau menguatkan ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan itu yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelas Tetep.
Menurutnya, anggaran dengan nominal yang kecil itu kurang mampu untuk melakukan berbagai penguatan ekonomi masyarakat khususnya di bidang pertanian dan peternakan.
Baca Juga: DPRD Jabar Soroti Perbaikan Jalan Desa yang Diambil Alih Provinsi
“Misalnya program-program bantuan ke masyarakat ya, bantuan misalnya bibit ayam, bibit kambing misalnya atau itik. Sekarang kan sedang dikembangkan, misalnya ayam kampung macam-macam gitu,” sebut Tetep.
Ia menilai, penguatan ekonomi masyarakat melalui ketahanan pangan berbasis pertanian dan peternakan menjadi langkah awal agar masyarakat bisa mempunyai kemandirian ekonomi melalui ketahanan pangan.
“Nah, itu perlu penguatan sebetulnya ke masyarakat, termasuk juga di bidang pertanian,” tegas Tetep.
Tetep menekankan bahwa sektor pertanian dan peternakan menjadi salah satu sektor yang berdampak dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Misalnya pupuk ya, kesulitan pupuk kenapa kita juga tidak memberikan bantuan pupuk misalnya kepada masyarakat atau juga bantuan benih. Benih-benih pertanian gitu itu bagus sebetulnya,” tandasnya,
Reporter : Niko Prayoga
