Bandung, Nawacita.co – DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti rencana pengambilalihan kewenangan jalan desa oleh pemerintah provinsi.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Tetep Abdul Latip sebagai tanggapan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut bahwa perbaikan jalan desa di seluruh Jabar akan diambil alih oleh pemerintah provinsi.
Tetep menilai bahwa rencana tersebut cukup bagus, namun harus mempertimbangkan sisi ekonomi bagi para kontraktor dan pengusaha lokal di tingkat daerah.
“Bagus sih, memang kita juga sempat dengar, itu bagus. Tapi, harus juga dipertimbangkan masalah dampak ekonomi. Karena kalau dikerjakan langsung oleh provinsi, maka pihak ketiga yang menjadi mitra provinsi itu kan mungkin hanya itu-itu saja,” jelasnya kepada Nawacita.co, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Segera Umumkan Desa Penghasil Pajak Tertinggi di Jawa Barat
Tetep mengatakan bahwa kebijakan tersebut bakal menghilangkan manfaat ekonomi bagi para pengusaha di daerah.
Ia pun menyarankan agar proyek perbaikan dilakukan juga oleh para pengusaha atau kontraktor tingkat lokal yang sudah menjadi mitra atau dilakukan di bawah pengawasan pemerintah provinsi.
“Tapi manfaat ekonomi artinya pengusaha-pengusaha daerah, pengusaha-pengusaha kabupaten yang biasa mengerjakan itu. Itu mereka kan jadi tidak mendapatkan pekerjaan. Artinya, kalau kemudian dibagikan, bagus gitu. Nanti pengusaha-pengusaha lokal kita ajak kerjasama untuk bisa mengerjakan program-program provinsi. Nah, kalau itu manfaatnya akan berlipat,” papar Tetep.
Ia juga menilai bahwa cara tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara fisik kepada daerah. Namun juga memberikan multiplier effect ekonomi yang terasa bagi masyarakat.
“Karena kalau dengan ditarik semua ke provinsi, daerah hanya penerima manfaat saja, pengusaha-pengusaha daerah kan mereka tidak bisa bekerja gitu,” tandas Tetep.
Reporter : Niko Prayoga
