Dedi Mulyadi Tegaskan Skema Kerja Sama Perbaikan Jalan, Bukan Ambil Alih Kewenangan
Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait perbaikan jalan kabupaten/kota dan jalan nasional di wilayah Jawa Barat yang diisukan bakal diambil alih oleh pemerintah provinsi.
Dedi menegaskan bahwa langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukanlah dalam konteks pengambilalihan kewenangan, melainkan skema kerja sama strategis demi percepatan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa upaya ini merupakan respon cepat Pemprov Jabar terhadap masalah konektivitas yang sudah lama terjadi.
“Sebenarnya bukan diambil alih ya, dikerjasamakan. Karena kan kalau nunggu rencana-rencana, kan kita terlalu lama, Pak. Kita harus merespon,” tegas Dedi saat ditemui usai menghadiri West Java Investment Summit di Hotel Pullman Bandung, Jumat (14/11/2025).
Sebagai langkah awal, ia telah bertemu dengan salah satu Direktur Bina Marga. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada hari Senin mendatang.
Baca Juga: Rencanakan 5.957 Posbakum Desa, Dedi Mulyadi Ungkap Belum Berjalan Merata
MoU ini bertujuan untuk segera menyelesaikan berbagai problem konektivitas serta memastikan alur lalu lintas antara pusat dan daerah di Jabar berjalan dengan baik.
Dedi mencontohkan implementasi skema kerja sama ini dengan menyoroti kondisi ruas jalan nasional yang berada tepat di bawah Jembatan Layang Pasopati atau Jalan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja Kota Bandung.
“Misalnya gini, ruas jalan di bawah Jembatan Pasopati kan jalan nasional. Kan sudah gerdek-gerdek-gerdek gitu kan,” kata dia.
Ia melihat, kerusakan di ruas jalan tersebut membutuhkan penanganan segera dari Pemprov Jabar dan Pemerintah Kota Bandung.
“Ya, itu sudahlah daripada lama nunggu, ya sudah kita mulai tahun depan, itu menjadi kewenangan kita dan Kota Bandung,” ucap Dedi.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Wajibkan Kepala Sekolah Tinggal Sesuai Lokasi Sekolah Tempat Menjabat
Selain itu, ia juga memberikan contoh lainnya, yaitu masalah kemacetan parah di kawasan industri Karawang Barat. Dedi menyoroti ironi di wilayah tersebut, di mana tingginya pajak industri tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan.
“Saya berikan contoh lagi, misalnya macet di Karawang Barat, kawasan industri loh itu, pajaknya tinggi, ditarik oleh pemerintah. Jalannya sudah begini loh posisinya. Kan masa kita biarkan, ditambah lagi kekumuhan yang terjadi,” tutur Dedi.
Untuk mengatasi kemacetan dan kekumuhan di kawasan tersebut, Pemprov Jabar mengambil inisiatif strategis guna menciptakan keselarasan. Ia berharap, alur industri di Jawa Barat dapat berjalan rapi dan indah, selaras dengan kebutuhan warga besar Jawa Barat.
“Ya sudah nanti tahun depan jembatannya dibangun oleh Pemprov Jabar, sehingga tidak ada lagi kemacetan,” harap dia.
Reporter: Niko