APBD 2026 Disetujui, Pemkot Surabaya Dinilai Belum Maksimal Kelola Potensi Ekonomi Daerah

Surabaya, Nawacita.co — Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk membahas dan menetapkan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Wali Kota Surabaya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono ini berlangsung pada Senin (10/11/2025) pukul 11.15 WIB di ruang rapat paripurna. Turut hadir Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan BUMD, seluruh anggota dewan, serta awak media.

Dalam suasana penuh semangat, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan mereka secara aklamasi tanpa membacakan naskah pandangan fraksi. Namun, sidang sempat diwarnai interupsi dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Luthfiyah, yang menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum sepenuhnya dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Baca Juga : Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumsel 2024-2029, Wagub: Wujudkan Aspirasi Masyarakat

“Kami hanya ingin mengingatkan bahwa potensi pendapatan Kota Surabaya ini masih banyak, seperti di Gitec Mall, Kenjeran, dan lainnya. Mari kita optimalkan agar Surabaya semakin maju dan tidak memiliki utang,” ujar Luthfiyah.

Ia juga menyoroti kebijakan penundaan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berpotensi menekan peluang ekonomi masyarakat. “PBG ini jangan dipending, karena ini adalah bisnis masyarakat dan sumber pendapatan bagi kota, terutama bagi warga lanjut usia yang ingin memanfaatkan rumah kosongnya untuk usaha kos,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa orientasi pemerintah kota tidak semata-mata mengejar pendapatan, tetapi juga berfokus pada penguatan ekonomi kreatif dan pengurangan pengangguran.

Baca Juga :  Rapat Paripurna DPRD Surabaya, KBS dan RPJMD Jadi Sorotan

“Kami tidak berpikir Gitec Mall sebagai sumber PAD, tapi sebagai tempat menggerakkan kreativitas anak muda. Kami berikan kesempatan bahkan dalam enam bulan sampai satu tahun kami gratiskan,” jelasnya.

Meski demikian, Eri memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan PAD melalui pengelolaan aset yang transparan dan terbuka. “Kami akan membuka data aset agar publik tahu mana yang bisa dimanfaatkan untuk disewa atau dikelola. Dengan begitu, PAD meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Terkait usulan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan, Eri menegaskan bahwa seluruh Pokir harus sejalan dengan visi dan misi RPJMD serta prioritas pembangunan kota. “Pokir yang ditetapkan melalui paripurna akan kami masukkan ke dalam anggaran setelah disesuaikan dengan prioritas kota,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan APBD 2026. Ia menilai seluruh tahapan berjalan tertib dan sesuai jadwal.

“Rangkaian pembahasan berlangsung baik dan tepat waktu. Kami percaya program-program yang disusun akan terserap maksimal untuk kepentingan warga Surabaya,” ujar Adi.

Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Surabaya. Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang solid antara kedua lembaga.

“Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD. Pemerintah daerah yang baik adalah yang bekerja bersama demi warganya,” ungkap Eri.

Setelah disepakati, Raperda APBD 2026 akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah.

Eri berharap, APBD 2026 dapat menjadi instrumen nyata dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Surabaya.

“Semoga apa yang kita tetapkan hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua,” pungkasnya.