Pemerintah Siap Hentikan Impor Solar 2026, Ekonom: Kemandirian Energi Butuh Kesiapan Teknis
Surabaya, Nawacita.co – Rencana pemerintah untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026 dinilai sebagai kebijakan strategis menuju kemandirian energi nasional, namun tetap membutuhkan kesiapan teknis dan transisi yang hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh, Ketua Program International Trade & Finance Universitas Kristen Petra, Elisa Tjondro, saat dimintai tanggapannya terkait kebijakan energi terbaru pemerintah.
“Secara makroekonomi, kebijakan ini adalah langkah strategis menuju efisiensi neraca perdagangan dan penghematan devisa negara. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel, agar tidak memicu inflasi atau gangguan pasokan energi,” ujar Elisa.
Elisa juga menjelaskan, data BPH Migas, kebutuhan solar nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 18,5–18,7 juta kiloliter, sementara produksi dalam negeri berpotensi menghasilkan hingga 20,9 juta kiloliter per tahun, terutama setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada November 2025.
Baca Juga: Rektor Baru UK Petra: Pendidikan Bukan Sekadar Cerdas, Tapi Harus Membawa Berkat
Jika berjalan sesuai rencana, penghentian impor solar dapat memperbaiki neraca perdagangan karena menekan nilai impor energi. Namun, Dr. Elisa mengingatkan, manfaat ini hanya optimal jika produksi dalam negeri benar-benar stabil dan tidak menimbulkan kebutuhan “impor darurat”.
Dari sisi inflasi, kebijakan ini bisa memicu kenaikan harga jika pasokan solar domestik belum merata atau harga biodiesel masih tinggi. “Namun bila distribusi lancar dan harga terkendali, dampaknya terhadap inflasi bisa ditekan,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, penghentian impor solar dinilai bisa memperkuat ketahanan APBN karena beban subsidi energi akan berkurang. Namun, hal ini hanya tercapai jika implementasi kebijakan dilakukan bertahap dan terencana.
“Produksi dalam negeri yang kuat dapat mengurangi ketergantungan pada harga pasar global yang fluktuatif. Tapi bila belum siap, risiko fiskal seperti kelangkaan solar, inflasi, dan penurunan daya beli bisa muncul,” jelas Elisa.
Secara keseluruhan, Elisa menilai kebijakan penghentian impor solar merupakan langkah penting menuju kemandirian energi dan efisiensi fiskal, tetapi harus dijalankan bertahap, berbasis data, dan dengan kesiapan lintas sektor.
Reporter: Alus
