Komisi D DPRD Surabaya Evaluasi Puskesmas: PAD Naik, Pelayanan Masih Tertatih
Surabaya, Nawacita.co — Komisi D DPRD Kota Surabaya memperluas ruang pembahasan dalam rapat anggaran tahun 2026 dengan melibatkan seluruh unit layanan kesehatan, termasuk puskesmas. Langkah ini menjadi strategi baru untuk menilai kinerja, potensi pendapatan, serta kebutuhan belanja setiap puskesmas di Surabaya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Lutfiyah, menjelaskan bahwa pembahasan kali ini tidak hanya terfokus pada Dinas Kesehatan dan rumah sakit, tetapi juga seluruh puskesmas yang kini menunjukkan perkembangan signifikan.
“Sekarang puskesmas di Surabaya sudah jauh lebih lengkap, bahkan beberapa sudah memiliki fasilitas rawat inap. Karena itu, kami perlu mengetahui secara rinci berapa pendapatan, belanja, serta kemampuan operasional masing-masing puskesmas,” ujarnya usai rapat, Selsa (4/11/2025).
Baca Juga : Anggota Dewan Imam Syafii Tekankan Peran Penting Media di Era Digital
Menurut Lutfiyah, data tersebut penting untuk menentukan kebutuhan anggaran tahun berikutnya, termasuk potensi dukungan tambahan dari pemerintah kota. “Kita ingin tahu mana puskesmas yang sudah maju dan mana yang masih butuh perhatian. Tidak semuanya memiliki kemampuan pendapatan yang sama,” tambahnya.
Dalam rapat lanjutan, Komisi D menyoroti kekurangan tenaga medis di sejumlah puskesmas, yakni sekitar 50 dokter dan 80 perawat. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi D, Imam Syafi’i, mendorong agar puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat lebih mandiri dengan memanfaatkan dana simpanan mereka.
Baca Juga : Komisi D Minta Dishub dan Kepolisian Pantau Jalur Ekonomi Imbas Total Gumitir
“Kekurangan tenaga kesehatan jelas memengaruhi pelayanan. Karena itu, kami mendorong agar puskesmas bisa menggunakan dana BLUD-nya untuk sementara meng-hire tenaga medis sambil menunggu formasi resmi dari pemerintah,” ujarnya.
Diketahui, hampir seluruh puskesmas di Surabaya memiliki saldo rekening BLUD yang cukup besar, bahkan ada yang mencapai Rp2 miliar. Dana tersebut dapat digunakan secara fleksibel untuk mendukung pelayanan dasar dan operasional.
“Kalau sudah berstatus BLUD, seharusnya bisa mandiri. Sarana besar boleh dibiayai APBD, tapi kalau ada kebutuhan kecil yang bisa dijangkau dengan dana sendiri, ya gunakan,” tegas Imam.
Komisi D juga menyoroti kurangnya informasi mengenai prosedur layanan BPJS gratis di beberapa puskesmas. Dewan meminta agar setiap puskesmas memasang alur layanan BPJS secara terbuka di tempat yang mudah diakses warga.
“Warga harus tahu bagaimana cara mengurus BPJS gratis, baik saat sakit maupun tidak. Informasi itu wajib ditempel agar pelayanan lebih transparan dan efisien,” kata politisi Partai NasDem tersebut.
Selain itu, Komisi D juga menerima keluhan terkait penyaluran susu gratis bagi balita berkebutuhan khusus. Sejumlah warga mengaku menerima merek susu yang berbeda dari resep dokter spesialis di rumah sakit rujukan.
Dinas Kesehatan menyebut telah berkoordinasi dengan dokter untuk memastikan keamanan produk, namun dewan menegaskan agar merek susu tetap disesuaikan dengan resep medis.
“Jika mereknya tidak sesuai, harus dibelikan sesuai resep dokter agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi anak,” tegasnya.
Dalam laporan keuangan terbaru, Puskesmas Sidotopo Wetan tercatat sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Surabaya, mencapai Rp6,69 miliar tahun ini, meningkat dari Rp5,06 miliar tahun sebelumnya.
Peringkat kedua ditempati Puskesmas Simo Mulyo, disusul Tanah Kali Kedinding dengan PAD sekitar Rp4 miliar. “Peningkatan ini tidak lepas dari inovasi layanan, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak, kandungan, serta perawatan lansia,” ungkap dr. Michael Leksodimulyo dalam rapat evaluasi.
Setelah dilakukan sidak beberapa waktu lalu, Puskesmas Sidotopo Wetan berbenah dengan mengembangkan layanan rawat inap serta pelayanan berbasis kebutuhan warga. Langkah ini berdampak positif terhadap lonjakan pasien, mengingat wilayah tersebut padat penduduk dan jauh dari rumah sakit besar.
Meski sejumlah puskesmas menunjukkan kinerja unggul, beberapa unit di kawasan pinggiran seperti Balas Klumprik dan Bangkingan masih memiliki PAD rendah, masing-masing sekitar Rp891 juta dan Rp919 juta.
Faktor penyebabnya antara lain lokasi yang jauh dari pusat kota, jumlah penduduk lebih sedikit, serta rendahnya literasi digital masyarakat.
“Banyak warga yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi diminta mendaftar secara digital. Akibatnya, ada yang menunggu berjam-jam di depan UGD karena tidak tahu cara daftar,” ungkap Michael.
Komisi D meminta agar setiap puskesmas menempatkan petugas khusus untuk membantu warga lansia atau masyarakat dengan keterbatasan literasi digital.
“Harus ada petugas yang siaga membantu warga. Jangan sampai pasien menunggu lama hanya karena kendala administratif,” tegasnya.
Komisi D DPRD Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pendampingan, dan pemberian motivasi agar seluruh puskesmas semakin mandiri dan profesional.
“Kami tidak hanya datang untuk rapat, tapi juga bersilaturahmi dan memberi semangat agar pelayanan kesehatan semakin baik dan manusiawi,” tutup Lutfiyah.
