Komisi D DPRD Surabaya Gelar Rapat Koordinasi dengan BEM FEB Unair Bahas Program Kawal APBD 2025

Surabaya, Nawacita – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) pada Senin (3/11/2025).

Rapat yang bertempat di ruang Komisi D ini membahas pelaksanaan program Kawal APBD 2025 dengan fokus utama pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Surabaya.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan (Dispendik), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang), serta sejumlah anggota DPRD Surabaya.

Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Dorong Kebijakan Ramah Ibu Menyusui

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa BEM FEB Unair mempresentasikan hasil kajian lapangan mengenai ketimpangan pendidikan yang terjadi di berbagai wilayah Surabaya. Kajian tersebut mencakup isu-isu seperti akreditasi sekolah, rasio murid-guru, hingga fasilitas digital yang masih terbatas di beberapa daerah.

Koordinator Kajian BEM FEB Unair, Yeni, mengungkapkan bahwa meskipun angka harapan lama sekolah di Surabaya telah mencapai 14,29 tahun, serta rata-rata lama sekolah 11,68 tahun, yang menunjukkan kualitas pendidikan yang cukup tinggi, namun pemerataan pendidikan masih jauh dari kata ideal.

“Beberapa wilayah, seperti Kenjeran, Krembangan, dan Asemrowo, masih memiliki proporsi sekolah berakreditasi A yang lebih rendah dan rasio murid-guru yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pusat dan selatan Surabaya,” ujarnya.

Baca Juga : Komisi D Minta Dishub dan Kepolisian Pantau Jalur Ekonomi Imbas Total Gumitir

Yeni juga menyampaikan bahwa meski anggaran pendidikan Kota Surabaya mencapai Rp 2,5 triliun, dana tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk memperkuat pemerataan sarana dan akses pendidikan di wilayah pinggiran.

“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa lebih tepat sasaran, menyentuh kebutuhan dasar sekolah di daerah yang tertinggal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Rafly Mardiansyah, berharap sinergi antara mahasiswa dan DPRD dapat diperkuat. Ia mencontohkan kerjasama antara BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) dan DPRD Yogyakarta yang dilakukan setiap tahun sebagai contoh kolaborasi yang berhasil.

“Kami berharap kerja sama seperti ini juga dapat terwujud di Surabaya, agar advokasi mahasiswa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.

Anggota Komisi D, William Wirakusuma, menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan yang besar perlu dikaji efektivitasnya. “Jika kita bagi secara kasar, anggaran sebesar Rp 2,2 triliun untuk sekitar 180 ribu siswa SD dan SMP negeri hanya sekitar satu juta rupiah per anak per bulan. Artinya, kualitas pendidikan yang diberikan harus sepadan dengan anggaran yang kita keluarkan,” ujarnya.

Ia juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan riset atau skripsi terkait kebutuhan pendidikan di Surabaya.

Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menambahkan pentingnya inovasi agar kualitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta dapat setara.

“Sekolah negeri sudah mendapatkan bantuan anggaran, namun sekolah swasta juga harus didukung agar tidak tertinggal. Yang terpenting adalah memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang adil dan berkualitas,” ujarnya.

Luthfiyah juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter untuk mencegah pernikahan dini dan mendorong kemandirian remaja.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bappedalitbang Surabaya, Emma, menyampaikan apresiasi atas hasil kajian mahasiswa yang dinilai sangat membantu pemerintah dalam melakukan introspeksi terhadap kebijakan pendidikan yang ada.

“Masukan seperti ini sangat berharga, karena memberikan perspektif berbeda dan dapat membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Emma juga menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

Emma menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan program-program pendidikan melalui forum musrenbang, forum anak, forum disabilitas, hingga kelompok perempuan.

“Kami ingin semua pihak terlibat agar kebijakan pendidikan di Surabaya semakin komprehensif,” tambahnya.

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat pemerataan mutu pendidikan, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kami akan memperinci formula kebijakan agar daya tampung, sarana, dan akses pendidikan dapat lebih merata di seluruh wilayah Surabaya,” ujarnya. Yusuf juga menjanjikan tindak lanjut terhadap usulan peningkatan digitalisasi pembelajaran dan dukungan transportasi bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.

Di penghujung rapat, Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa BEM FEB Unair.

“Presentasi yang disampaikan membuka mata kami bahwa pemerataan pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari angka statistik, tetapi juga harus memerhatikan keberpihakan terhadap kelompok yang belum terlayani,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD siap menindaklanjuti hasil rapat ini dengan penyusunan nota kesepahaman antara Komisi D dan pihak kampus sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya.