DPRD Jabar akan Panggil KDM Soal Perbedaan Data Dana APBD di Bank
Bandung, Nawacita – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan meminta agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan transparansi keuangan terkait polemik data BI yang menunjukan ada saldo mengendap Pemprov Jabar di Bank senilai Rp 4,1 triliun.
Data tersebut sempat dibantah oleh Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa hanya ada Rp 2,4 triliun dana APBD Jabar yang tersimpan di Bank BJB. Itupun dalam bentuk giro dan bukan deposito.
Namun hingga saat ini setelah Dedi Mulyadi menelusuri data tersebut kepada Bank Indonesia, belum ada kepastian bagaimana data tersebut bisa muncul dan diklaim merupakan dana mengendap dalam bentuk deposito.
Iwan mengatakan bahwa polemik ini perlu segera dikomunikasikan dengan baik sebagai semangat transparansi dan memacu program pembangunan.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta mendesak agar perdebatan data ini segera diakhiri demi fokus pada kepentingan rakyat.
Apalagi, perbedaan data antara Kementerian Keuangan (via Menkeu Purbaya) dengan klaim Pemprov Jabar (via KDM) harus menjadi prioritas untuk diklarifikasi secara mendalam.
Baca Juga: Usai Datangi Kantor BI, KDM Pastikan Tak Ada Dana APBD Jabar Mengendap dalam Bentuk Deposito
Perbedaan angka triliunan rupiah ini, menurut Iwan Suryawan, tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat. Apalagi transparansi kepada rakyat melalui DPRD.
“Kami di DPRD juga perlu tahu data yang valid dan terperinci tentang polemik dana ini dari pemerintah pusat maupun Provinsi. Ini bukan sekadar angka, ini menyangkut uang rakyat Jawa Barat yang harus digunakan untuk pembangunan,” kata Iwan dalam keterangan resminya pada Kamis (23/10/2025).
Kedua data tersebut harus segera disandingkan dan diuji kebenarannya agar tidak menjadi bola panas yang simpang siur di kalangan masyarakat.
“Baik data dari Bank Indonesia yang dikutip Pak Menteri Purbaya, maupun data internal yang disampaikan Pak Gubernur KDM, keduanya harus disandingkan dan diuji kebenarannya. Akan membingungkan kalau tanpa bukti yang terverifikasi,” ucap dia.
Meski demikian, Iwan mengapresiasi langkah cepat yang diambil Dedi Mulyadi dimana dirinya langsung berkoordinasi dengan pihak terkait.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Dana APBD Rp 2,4 di Bank BJB Bukan Deposito dana Sesuai Dengan Data Kemendagri
Termasuk Kemendagri dan BI, untuk memastikan posisi kas daerah yang sebenarnya. Tindakan ini dianggap sebagai respons yang dibutuhkan publik.
“Kami mendukung upaya Pak Gubernur untuk membongkar tuntas masalah ini. Jika ada oknum atau dinas yang sengaja ‘memarkir’ dana tanpa alasan yang jelas dan merugikan percepatan pembangunan, harus ditindak tegas,” tutur Iwan.
Ia juga menekankan peran pengawasan DPRD dalam polemik ini, dimana fokus utama adalah pada efektivitas penyerapan anggaran. Dana yang menganggur, terlepas dari jumlah pastinya, perlu optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengeksekusi program.
“Angka Rp4,17 triliun, atau berapapun angka yang terbukti mengendap, adalah cerminan dari kinerja belanja. Ini adalah lampu kuning bagi OPD agar lebih proaktif dan efisien dalam merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan,” papar dia.
Ia menilai, dana sebesar itu perlu dukungan semua pihak agar terdistribusi untuk proyek-proyek vital seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga: KDM Usut Dugaan Dana APBD Rp 4,1 Triliun Jadi Deposito, Pejabat Pemprov Dipanggil
Iwan menambahkan bahwa polemik ini harus menjadi momentum bagi Pemprov Jabar untuk melihat kembali mekanisme perencanaan dan penyerapan anggaran, terutama di kuartal terakhir tahun anggaran.
“DPRD akan semakin intensif dalam memanggil dan meminta penjelasan dari Kepala OPD terkait. Kami ingin tahu persis hambatan apa yang membuat dana ini ‘betah’ di bank, belum ‘turun’ ke desa-desa,” beber Iwan.
Selain itu, Iwan juga mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Badan Anggaran akan segera memanggil dan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait hasil kunjungan Gubernur ke BI dan Kemendagri.
Hal itu dilakukan guna memastikan tidak ada informasi yang tersembunyi dari lembaga legislatif.
“Kami akan menggunakan hak budgeting dan pengawasan kami secara maksimal. Setiap rupiah APBD harus jelas jejaknya, dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program nyata,” tandas Iwan.
Reporter: Niko
