Komisi D DPRD Surabaya Bahas Optimalisasi Pendapatan dan Pelayanan RSUD dr. Soewandhie
Surabaya, Nawacita.co – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi bersama jajaran RSUD dr. Soewandhie, Bappedalitbang, Bapenda, serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, berlangsung dinamis dengan berbagai masukan terkait optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah, menyoroti pentingnya menjaga kelancaran pelayanan selama proses pembangunan di lingkungan rumah sakit.
Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Soroti Krisis Guru SD, Desak Pemkot Ambil Langkah Nyata
“Mohon agar pembangunan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang medis. Kita harus mencari solusi agar pelayanan tetap berjalan tanpa kendala,” ujarnya dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu (22/10/2025).
Zuhrotul juga mempertanyakan penurunan target pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah yang dinilai tidak sejalan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya.
“Realisasi sampai September 2025 sudah mencapai Rp14,9 miliar, tetapi target tahun 2026 justru diturunkan menjadi Rp12,4 miliar. Ini perlu dijelaskan, apakah karena penyerapan belum maksimal atau ada kebijakan pengurangan,” tambahnya.
Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Dorong Kebijakan Ramah Ibu Menyusui
Ia juga mengungkapkan keprihatinan karena RSUD dr. Soewandhie belum pernah menerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), sementara rumah sakit daerah lain sudah mendapatkannya.
Di sisi lain, Zuhrotul memberikan apresiasi kepada manajemen rumah sakit yang mampu mengelola pendapatan tambahan dari bunga deposito serta pemanfaatan limbah medis seperti kardus dan botol infus bekas.
Sementara itu, anggota Komisi D Johari Mustawan menyoroti lonjakan pendapatan umum dari Rp10 miliar menjadi Rp23 miliar pada tahun 2026.
“Saya ingin mengetahui dari sektor mana peningkatan signifikan ini berasal, karena pada saat yang sama DJKN justru turun dari Rp280 miliar menjadi Rp271 miliar,” ujarnya.
Johari juga meminta penjelasan rinci mengenai penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBD yang masing-masing memiliki peruntukan berbeda dalam pengembangan rumah sakit.
Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menekankan pentingnya mendorong kemandirian finansial rumah sakit daerah.
“Antara pendapatan dan belanja masih belum seimbang. Rumah sakit swasta mampu bertahan, membayar pegawai, membangun, dan tetap eksis dengan dana sendiri. Semangat yang sama perlu tumbuh di rumah sakit pemerintah agar lebih berkembang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas, terutama area parkir yang dinilai turut memengaruhi citra rumah sakit.
“Fasilitas parkir yang luas dan nyaman membuat masyarakat lebih memilih rumah sakit tersebut,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan RSUD dr. Soewandhie dr. Queen Azizah menegaskan bahwa pembangunan yang tengah berjalan tidak akan mengganggu pelayanan pasien.
“Pelayanan tetap berjalan seperti biasa, terutama di IGD yang menjadi prioritas. Kami juga menyiapkan sistem satu pintu untuk memperlancar arus pasien,” ujarnya.
Queen menambahkan bahwa sebagian dana rumah sakit saat ini ditempatkan dalam bentuk deposito agar bunga yang dihasilkan dapat membantu menutupi kebutuhan rutin menjelang akhir tahun.
Direktur RSUD dr. Soewandhie, dr. Billy D. Mesakh, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyeimbangkan antara pelayanan dan efisiensi pengelolaan keuangan.
“Kami memiliki dashboard digital yang memantau ketersediaan tempat tidur per shift untuk menjaga efisiensi layanan dan pendapatan,” terangnya.
Ia juga memaparkan rencana pengembangan fasilitas parkir sebagai bagian dari peningkatan kenyamanan pasien.
“Saat ini kapasitas parkir kami sekitar 200 mobil, sementara jumlah pasien mencapai 1.600 hingga 1.700 orang per hari. Kami sudah menyiapkan langkah untuk memperluas area parkir, terutama di sisi Jl. Tambak Bening. Nantinya akan dibangun lahan parkir bertingkat agar sirkulasi kendaraan lebih tertata dan tidak mengganggu akses ambulans,” jelasnya.
Billy menambahkan, RSUD dr. Soewandhie juga tengah mengembangkan layanan premium bernama Graha Adhiatma, yang ditujukan bagi pasien non-JKN.
“Graha Adhiatma menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar. Layanan ini sudah berjalan, namun perlu lebih banyak diperkenalkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap dukungan pemerintah dan DPRD dalam pengembangan fasilitas serta promosi layanan tersebut.
Rapat ditutup dengan penegasan Komisi D bahwa peningkatan kualitas pelayanan, inovasi pengelolaan pendapatan, serta perbaikan sarana dan prasarana — termasuk lahan parkir — harus menjadi prioritas utama agar rumah sakit daerah semakin mandiri dan kompetitif tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat luas.
