Yona Bagus Widyatmoko Desak Satpol PP Surabaya Lebih Tegas dan Responsif Tegakkan Perda
Surabaya, Nawacita.co — Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya untuk lebih tegas dan proaktif dalam menegakkan peraturan daerah (perda) serta menjaga ketertiban umum di seluruh wilayah kota.
Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang membahas pos anggaran Satpol PP.
Yona menyoroti adanya penurunan anggaran Satpol PP dari Rp155 miliar menjadi sekitar Rp150 miliar. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunnya kinerja lembaga penegak perda tersebut.
“Satpol PP Surabaya memiliki total 1.477 personel, terdiri dari 79 PNS, 761 tenaga P3K, dan 637 pegawai kontrak. Dengan kekuatan sebesar ini, mestinya Satpol PP bisa lebih cepat dan tanggap dalam menjaga ketertiban,” ujar Yona saat rapat di ruang Komisi A, Selasa (21/10/2025).
Baca Juga : Komisi A Soroti Kekosongan 125 Kades di Jawa Timur
Ia juga menyoroti rencana program dropping personel Satpol PP ke tingkat kecamatan dan kelurahan sebanyak 657 orang. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat fungsi pengawasan di lapisan bawah.
“Program ini strategis karena bisa menghidupkan kembali peran Linmas tanpa perlu rekrutmen baru. Personel yang sudah ada cukup dioptimalkan agar pengawasan di tingkat kelurahan dan kecamatan lebih kuat,” jelasnya.
Politisi muda tersebut menilai masih banyak wilayah di Surabaya yang kekurangan tenaga pengawasan. Rata-rata, setiap kecamatan hanya memiliki sekitar 12 personel Satpol PP, jumlah yang dinilainya belum memadai untuk menghadapi berbagai persoalan ketertiban umum di lapangan.
Baca Juga : Komisi A DPRD Surabaya Mendukung Langkah Tegas Walikota Terhadap Parkir Liar
Yona juga menyoroti beberapa kasus pelanggaran norma dan asusila yang sempat mencuat di kawasan Sememi dan Klakah Rejo. Menurutnya, insiden-insiden tersebut seharusnya dapat dicegah lebih dini jika Satpol PP lebih tanggap dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak perda.
“Satpol PP jangan sampai kalah start dari aparat penegak hukum lainnya. Mereka seharusnya menjadi yang pertama bertindak ketika ada pelanggaran perda. Peran Satpol PP itu bukan sekadar sosialisasi atau kegiatan seremonial, tapi penegakan nyata,” tegasnya.
Selain itu, Yona juga menekankan pentingnya pembinaan internal di tubuh Satpol PP. Ia menegaskan, disiplin dan kinerja personel harus menjadi perhatian serius agar citra Satpol PP tetap positif di mata publik.
“Ada 637 tenaga kontrak yang menjadi garda terdepan. Kalau berkali-kali melanggar aturan dan tidak menunjukkan perbaikan, harus ada tindakan tegas. Ini penting demi menjaga kredibilitas lembaga,” tandasnya.
Yona berharap Satpol PP Surabaya dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih profesional, responsif, dan berintegritas tinggi. Ia mengingatkan bahwa setiap personel yang digaji dari APBD memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Satpol PP tidak boleh anti kritik. Mereka harus jemput bola, bukan menunggu bola. Ini bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan dengan komitmen dan tanggung jawab,” pungkasnya.
