Jakarta, Nawacita.co – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, adanya masalah di lapangan bukan hal yang aneh, mengingat skala program yang sangat besar dan baru dijalankan dalam waktu singkat.
“Makanan bergizi gratis itu 82,9 juta penerima manfaat. Pekerjaan besar. Ada masalah? Iya. Wong kita nggak ada makanan bergizi aja ada masalah. Apa lagi tiba-tiba satu tahun harus memberi makan 82,9 juta orang,” terang Zulhas, Selasa (21/10/2025).
Ia menegaskan, setiap persoalan yang muncul akan terus dievaluasi agar tak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat.
“Bukan soal angka. Satupun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi,” jelas Zulhas.
Zulhas mengungkapkan, dirinya baru menerima Keputusan Presiden (Keppres) lima hari lalu untuk memimpin koordinasi antar instansi dari pusat hingga daerah dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat sampai daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Menteri Zulhas Tegaskan Keamanan Pangan dan Kesehatan Siswa Jadi Prioritas Pemerintah
“Sudah kami beberapa kali rapat. Nanti makan bergizi itu ketua hariannya Ibu Nanik S. Deyang. Di SK (Surat Keputusan) itu,” tambahnya.
Sementara itu, untuk pengawasan program, pemerintah akan melibatkan lembaga yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa, seperti halnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Pengawasan itu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya walikota, punya camat, sampai punya desa,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Zulhas, pengawasan bisa dilakukan secara berjenjang dan rutin. “Sehingga nanti Puskesmas, Dinas Kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi. Dipimpin langsung nanti pelaksana harian Ibu Nanik,” terangnya.
Ia juga menegaskan, pemerintah tengah memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Tata kelolanya harus diperbaiki, jelas. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya. Yang dipimpin oleh Setneg (Sekretaris Negara) nanti dan Seskab (Sekretaris Kabinet) agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan,” beber Zulhas.
Zulhas memperkirakan, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang baru bisa tercapai pada Maret 2026, atau mundur dari target awal akhir 2025.
“Sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya,” tandasnya.
