Kementerian PKP Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) di Surabaya Lewat Program BSPS
SURABAYA, Nawacita – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berkolaborasi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Walikota Surabaya, Eri Cahyadi dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, meninjau langsung pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya.
Kota Surabaya yang memiliki lebih dari 3 juta penduduk, memiliki potensi rumah tidak layak huni (rutilahu) yang cukup besar.
“Program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas kementerian untuk memperbaiki rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak huni,” ucap Menteri PKP, Maruarar Sirait, Kamis (16/10/2025).
Terdapat 4.165 rumah di Jawa Timur yang akan diperbaiki lewat program BSPS. Khusus untuk Surabaya, telah dialokasikan 200 unit BSPS pada tahun 2026, yang masing-masing sebanyak 100 unit di Pabean Cantikan dan Kenjeran.
“Pemkot Surabaya bergerak cepat dalam melakukan verifikasi. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan para penerima ini tepat sasaran,” ujarnya.
Kementerian PKP juga telah bersepakat dengan Pemkot Surabaya mengenai persiapan pembangunan rumah susun bagi MBR di Surabaya. Rencananya dalam waktu satu minggu ke depan, Kementerian PKP akan menyiapkan seluruh aspek mulai dari lahan, pembiayaan, hukum, teknis, hingga penghunian supaya pelaksanaannya matang dan tepat sasaran.
Kota Surabaya juga nantinya akan mendapat alokasi KUR Perumahan sebesar Rp 2 triliun tahun ini. Dengan hadirnya alokasi KUR tersebut membuka peluang bagi ribuan kontraktor, toko bangunan, dan developer UMKM. Subsidi bunga sebesar 5% diharapkan mampu berdampak bagi pengusaha lokal, harapannya juga pembangunan perumahan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi pada sambutannya mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turut membantu pembangunan rumah tidak layak huni.
“Alhamdulillah hari ini ada bangunan rumah tidak layak huni yang disentuh oleh kementerian,” jelas Walikota Eri.
Pemkot Surabaya juga diketahui memiliki program bantuan renovasi rutilahu setiap tahunnya. Namun program tersebut belum mampu menjangkau seluruh rutilahu yang ada di Kota Pahlawan.
“Karena penduduk (Surabaya) sekitar 3 juta lebih dan rumah tidak layak huni masih ada sekitar 7.000 yang rencananya akan sentuh di 2026 dan 2027. Sehingga, kami berterimakasih atas dukungan Intervensi dari kementerian ini,” pungkas Walikota Eri.
Reporter : Rovallgio
 bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berkolaborasi){kind=link}