Kemenhub Berharap Ada Kolaborasi Pemerintah, BUMN dan Swasta untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api di Jabar
BANDUNG, Nawacita – Kementerian Perhubungan berharap agar rencana reaktivasi jalur kereta api di Jawa Barat bisa dilakukan dengan kolaborasi bersama antara pemerintah, BUMN dan swasta.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, mengatakan bahwa hal itu guna mengefektifkan pendanaan agar tidak sepenuhnya mengandalkan BUMN.
Menurutnya, reaktivasi jalur KA tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program berjalan optimal.
“Harapan kami ada kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta. Dengan begitu, pendanaan tidak sepenuhnya dari APBN, tapi juga melalui investasi swasta,” kata Dudy saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga: Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Jumlah PHK Tertinggi se-Indonesia selama Lima Bulan Terakhir
Dudy menyebut, pihak swasta nantinya bakal diberikan keleluasaan untuk menghitung potensi bisnis dari jalur-jalur yang akan direaktivasi.
“Kita dorong semua pihak untuk berpartisipasi. Misalnya, jarak 40 kilometer yang semula ditempuh dua jam, nanti cukup satu jam saja,” ucap dia.
Ia berharap, skema ini mampu mempercepat pembukaan kembali jalur kereta lama di sejumlah wilayah seperti Bandung, Cianjur, Sukabumi, hingga Bogor.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa elektrifikasi jalur Padalarang–Cicalengka sendiri ditargetkan rampung paling lambat pada tahun 2027, sebagai bagian dari upaya menghadirkan moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di kawasan Bandung Raya.
“Kalau tidak 2026, paling lambat 2027 sudah selesai,” bener Dudy.
Sementara itu di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut, positif langkah Kemenhub tersebut. Ia menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama sektor transportasi berbasis rel.
“Kami berterima kasih atas perhatian Kemenhub. Pemprov Jabar siap mendukung penuh reaktivasi jalur kereta,” tegas Dedi.
Ia juga mengusulkan agar ke depan tersedia gerbong khusus pengangkut hasil pertanian, yang bisa disubsidi oleh pemerintah daerah.
“Kami ingin hasil produksi petani dapat diangkut dengan kereta khusus, agar distribusi lebih cepat dan biaya lebih ringan,” tutur dia.
(Niko)
