Bang Jo Dorong Sinergi Baznas dan Pemkot Surabaya untuk Atasi Tumpang Tindih Bantuan Warga

Surabaya, Nawacita.co  – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti adanya tumpang tindih bantuan sosial antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Persoalan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah dinas dan Baznas di ruang Komisi D, Selasa (7/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bapemkesra, Bappeda, serta Baznas Kota Surabaya. Salah satu pokok pembahasan menyoroti tumpang tindih program bantuan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi warga Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Baznas dan Pemkot agar program bantuan lebih tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih.

Baca Juga : Komisi D Minta Dishub dan Kepolisian Pantau Jalur Ekonomi Imbas Total Gumitir

“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya, agar bantuan yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain,” ujar Bang Jo.

Menurutnya, kerja sama ini bisa dilakukan dengan pembagian peran yang jelas. Misalnya, Baznas menyiapkan anggaran dari dana zakat, infak, dan sedekah, sementara data penerima bantuan diperoleh dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

Selain itu, Bang Jo juga mendorong agar Baznas melakukan sosialisasi lebih luas mengenai besaran dan mekanisme penyaluran bantuan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah masyarakat.

Baca Juga : Antisipasi KLB Campak, Bang Jo Dorong Pemkot Intensifkan Imunisasi dan Sosialisasi Pencegahan

“Perlu disosialisasikan jumlah dan prosentase bantuan yang bisa disalurkan oleh Baznas kepada warga agar masyarakat memahami peran Baznas secara lebih transparan,” tambahnya.

Dalam sektor pendidikan, Bang Jo mengusulkan agar Baznas memprioritaskan bantuan bagi pelajar yang rentan putus sekolah karena kendala ekonomi. Berdasarkan data yang diterima Komisi D, terdapat sekitar 12 ribu siswa di Surabaya yang berisiko putus sekolah, sebagian besar karena masalah biaya transportasi dan kebutuhan dasar sekolah.

“Salah satunya ada siswa SMK di Surabaya barat yang hampir putus sekolah karena tidak punya biaya transportasi. Ini bisa jadi prioritas bantuan dari Baznas,” jelasnya.

Sementara di bidang kesehatan, Bang Jo menyoroti masih adanya warga yang belum tercover BPJS Kesehatan dan harus berutang untuk membayar biaya pengobatan. Ia menilai kelompok ini juga layak mendapatkan prioritas bantuan dari Baznas.

“Warga yang tidak ditanggung BPJS dan harus pinjam sana-sini untuk biaya pengobatannya, ini seharusnya bisa diintervensi oleh Baznas,” tegasnya.

Di akhir rapat, Bang Jo berharap sinergi antara Baznas dan Pemkot Surabaya dapat semakin diperkuat agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Apa yang menjadi kekurangan di Baznas Kota Surabaya, ke depan bisa kita perbaiki bersama-sama. Harapannya, masyarakat bisa terus mendapatkan kemanfaatan dari keberadaan Baznas,” pungkas Bang Jo.