Komisi D Minta Sinergi Baznas dan Pemkot Tangani Masalah Sosial Warga Surabaya
Surabaya, Nawacita – Komisi D DPRD Kota Surabaya kembali menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi warga. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya pada Senin (6/10/2025), para anggota dewan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar bantuan sosial dan pendidikan bisa tepat sasaran serta berkelanjutan.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Bagian Perekonomian dan Kesra Pemkot Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pentingnya sinergi antara Baznas dan dinas terkait agar bantuan warga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih anggaran.
Ia mencontohkan kasus penahanan ijazah siswa SMA swasta karena tunggakan biaya sekolah yang banyak dibantu Baznas. “Masalah ini krusial karena berdampak pada masa depan siswa,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Dorong Kebijakan Ramah Ibu Menyusui
Akmarawita menyebut, pengurangan APBD sekitar Rp700 miliar akibat penyesuaian DAU dan DAK membuat bantuan Baznas semakin penting, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Baznas tercatat menyalurkan sekitar Rp36 miliar per tahun dari zakat ASN Pemkot Surabaya.
“Kami ingin penyalurannya semakin efektif dan adil bagi warga miskin,” ucapnya
Salah satu isu utama yang mencuat adalah penahanan ijazah siswa akibat tunggakan biaya sekolah. Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menegaskan bahwa Surabaya sebagai kota besar harus memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi.
“Pemkot dan Baznas harus hadir memberikan solusi nyata agar tidak ada lagi kasus penahanan ijazah di Surabaya. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Sementara itu, dr. Zuhrotul Mar’ah menyoroti mekanisme bantuan untuk menebus ijazah yang dinilai belum efisien. Selama ini, pembiayaan sering dibagi dua: sebagian ditanggung Baznas dan sebagian diminta sekolah untuk mengikhlaskan.
“Skema seperti ini tidak menyelesaikan akar masalah. Perlu pola yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Soroti Krisis Guru SD, Desak Pemkot Ambil Langkah Nyata
Zuhrotul juga mengingatkan pentingnya pendampingan usaha mikro penerima bantuan rombong dari Baznas. Tanpa pembinaan, banyak penerima tidak mampu mengembangkan usaha.
“Rombongnya sering mangkrak atau berpindah tangan karena tidak ada pendampingan. Padahal, pemberdayaan ekonomi seharusnya bisa mengangkat kesejahteraan warga,” tambahnya.
Anggota Komisi D lainnya, Abdul Malik, menyoroti keterlambatan realisasi program bedah rumah. Ia mencontohkan kasus rumah warga yang roboh sejak tahun lalu, tetapi bantuan baru cair setahun kemudian.
“Kalau kondisinya darurat, seharusnya ada percepatan. Warga tidak bisa menunggu terlalu lama,” ujarnya dengan nada kritis.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan bahwa dana BOS dan BOPDA tidak digunakan untuk pungutan tambahan di sekolah swasta. Ia juga berjanji akan menyiapkan data terbaru agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait alokasi dana.
Dari Disperinaker, Ridwan memaparkan program padat karya dan bantuan alat usaha yang telah melibatkan ratusan warga. Bahkan, pada 2024, Disperinaker berkolaborasi dengan Dinkes dalam memberikan pelatihan bagi eks-ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka.
Sementara itu, Ketua Baznas Surabaya, Mohamad Hamzah, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam program bedah rumah adalah status kepemilikan tanah.
“Kalau tanah masih bersengketa atau atas nama ahli waris, kami tidak bisa melakukan pembangunan. Tapi kami tetap bantu dari sisi lain, seperti pemberdayaan ekonomi,” terangnya.
Hamzah juga memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemkot dan Baznas Provinsi untuk mencari solusi terkait ijazah siswa SMA swasta yang masih tertahan.
