Pajak Kendaraan Dinilai Memberatkan, Rakyat Dipajaki Tanpa Nurani

Surabaya, Nawacita.co  – Keluhan masyarakat terkait tingginya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus bergema. Banyak warga menilai besaran pajak yang dikenakan saat ini tidak mencerminkan nilai riil kendaraan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, angkat suara dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi.

Sejumlah warga mengeluhkan bahwa nilai pajak yang dibayar tidak sesuai dengan usia dan kondisi kendaraan yang mereka miliki. Meski kendaraan sudah berusia tua dan nilai jualnya turun drastis, pajak yang dikenakan tetap tinggi, bahkan cenderung stagnan.

“Mobil saya sudah lebih dari 10 tahun usianya, harganya di pasaran juga sudah jatuh. Tapi tiap tahun pajaknya tetap saja mahal, seperti tidak ada penyesuaian,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, Kamis (2/10).

Baca Juga : Komisi B Dorong Percepatan Penurunan Harga Beras dan Tidak ada Kelangkaan

Tak hanya itu, banyak warga juga menyoroti tidak adanya mekanisme penyesuaian pajak berdasarkan kondisi kendaraan. Kendaraan yang pernah mengalami kerusakan berat atau telah melewati masa pakai ideal tetap dikenai pajak berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang dinilai tidak realistis.

“Idealnya ada evaluasi terhadap kendaraan bekas atau yang kondisinya sudah tidak prima. Supaya pajaknya juga lebih masuk akal,” tambah warga lainnya.

Selain pajak pokok, beban masyarakat semakin berat dengan adanya pungutan tambahan seperti opsen, tarif progresif, serta biaya-biaya administratif lain seperti SWDKLLJ, penerbitan STNK, dan penggantian pelat nomor.

Baca Juga : Datangi Komisi B DPRD Jember, KOPRI Cabang Jember Minta Revisi Perda Pertembakauan

Menurut Budi Leksono, atau yang akrab disapa Buleks, kondisi ini sudah saatnya menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai bahwa struktur pajak kendaraan saat ini perlu direformasi agar lebih adil dan proporsional.

“Kalau digabung, beban yang ditanggung masyarakat cukup besar. Ini bisa menimbulkan kesan bahwa negara hanya memeras rakyatnya. Harus ada pembenahan regulasi agar pajak lebih manusiawi,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya ini.

Ia juga menyoroti kebijakan pajak progresif yang dinilai tidak tepat sasaran. Meski ditujukan untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan, pada praktiknya justru membebani masyarakat kelas menengah yang membutuhkan kendaraan tambahan untuk keperluan keluarga.

“Kebijakan ini perlu dievaluasi. Jangan sampai masyarakat yang punya dua kendaraan karena kebutuhan justru dikenai pajak berlipat-lipat,” ujarnya.

Budi menegaskan, DPRD Surabaya akan mendorong agar pemerintah provinsi dan pusat segera melakukan revisi terhadap kebijakan pajak kendaraan, terutama dalam konteks penyesuaian terhadap nilai kendaraan dan daya beli masyarakat.

“Pajak seharusnya mencerminkan kondisi ekonomi warga, bukan justru menjadi beban yang menambah kesulitan. Kalau dibiarkan, akan semakin banyak masyarakat yang enggan membayar pajak,” pungkasnya.