Pengamat Kebijakan Kritik Pengawasan DPRD Atas Anggaran Pemkot

Surabaya, Nawacita | Pengamat kebijakan, Mauli Fikr, kritik peran DPRD Kota Surabaya yang membiarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penambahan hutang untuk menjalankan APBD.

“Anda disitu itu perwakilan rakyat, ketika asumsi hutang itu di atas kewajaran bahkan di atas pertumbuhan PAD 5 tahun sebelumnya maka secara tidak langsung beban pembiayaan hutang itu pembayarannya itu akan membebani rakyat,” ucapnya.

“Nah Dewan harusnya lebih kritis kalau eksekutif ini dikasih keleluasan untuk menarik pembiayaan dari sektor luar,” imbuhnya.

Mauli juga menjelaskan bahwa dengan beban hutang, akan menjadi beban baru bagi masyarakat.

“Pernah saya kalkulasi dulu itu 2,5 juta per tahun setiap bayi yang lahir di Surabaya langsung punya tanggungan hutang untuk pembiayaan pengembalian pokok dan bunga itu sebesar 2,5 juta,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Fokuskan Kampung Pancasila Pada Empat Sektor Kemasyarakatan

Percepatan pembangunan dinilai tidak akan langsung berdampak pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak akan langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Siapa yang bisa memastikan infrastruktur yang dibangun dari hutang itu akan langsung berdampak kepada layanan-layanan dasar masyarakat?,”

Potensi infrastruktur mangkrak, juga dapat terjadi apabila pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor pembangunan ekonomi dan PAD.

Ia menyampaikan bahwa skala prioritas dalam penetapan APBD harus diperhitungkan matang.

“Pembangunan itu perlu, tapi bertahap sesuai kondisi dinamika sosial, bukan langsung yang 2009 tidak perlu lagi membangun infrastruktur. Kita selamanya butuh yang namanya pembangunan, tapi bertahap itu pembangunan, kalau membangun langsung seketika itu bukan pembangunan itu malah berdampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Rovallgio