Pengamat Soroti Kebijakan Pembiayaan APBD yang Berasal Hutang
Surabaya, Nawacita | Pengamat kebijakan, Mauli Fikr, menyoroti pembiayaan APBD Kota Surabaya yang berasal dari hutang.
“Siapa yang bisa menjamin bahwasanya hutang itu terkelola dengan baik. Belanja infrastruktur itu kan termasuk belanja mudah,” ucap Mauli saat ditemui Nawacita.Co usai aksi demo di depan Balai Kota, Kamis (25/9/2025).
Saat menghadiri aksi demo yang diinisiasi oleh Forum Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP), Mauli menjelaskan bahwa dalam anggaran belanja di APBD murni 2025 terkait infrastruktur, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengalokasikan dana Rp 2,9 trilliun.
“Kenyataannya setelah hutang Rp 452 miliar belanja infrastruktur itu kurang,
kurangnya gak main-main menjadi Rp 2,5 triliun,” ujarnya.
Selain untuk infrastruktur, Mauli juga melihat adanya peningkatan pada belanja barang dan jasa di APBD 2025.
Baca Juga: Sederet Gebrakan Walikota Eri dalam Wujudkan Surabaya Jadi Kota Sehat
“Ternyata kita temukan belanja modal barang dan jasa itu mengalami peningkatan Rp 423 miliar, itu saya rasa bentuk ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Mauli menekankan perlunya kebijakan dari Pemkot Surabaya untuk tidak menambah beban hutang yang berpotensi membebani periode kepemimpinan Walikota selanjutnya.
“Maka kita yang perlu perhatikan adalah pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita selama 5 tahun terakhir berapa. Sehingga itu bisa dijadikan rujukan untuk tidak membebani pada periode berikutnya,” katanya.
Sehingga Mauli menghimbau agar perlu mempertimbangkan pertumbuhan PAD terlebih dahulu sebelum melakukan penambahan hutang yang justru akan membebani APBD.
“Ketika target pembiayaan hari ini dari pembiayaan hutang melebihi dari rata-rata atau eskalasi pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir, di atas itu maka saya rasa itu berpotensi akan berdampak pada pembangunan di periode berikutnya,” pungkasnya.
Reporter: Rovallgio
