Kemensetneg Sambut Aksi Damai Berbagai Elemen Petani Melalui Diskusi dan Serap Aspirasi

JAKARTA, Nawacita – Gabungan Serikat Petani Indonesia (SPI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung, Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Masyarakat Banten Bersatu (MBB), Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992) menggelar aksi damai di kawasan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9), bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

Dalam kegiatan ini, para peserta menyuarakan tuntutan “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan” dan “Tanah untuk Rakyat” sebagai bentuk penolakan terhadap praktik perampasan tanah serta dorongan pemerataan akses lahan bagi masyarakat.

Menindaklanjuti aksi tersebut, pemerintah menerima aspirasi secara langsung di Ruang Aspirasi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta. Penerimaan aspirasi dihadiri oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesneg  Juri Ardiantoro, dan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Reza.

Pemerintah memandang kegiatan ini sebagai wujud ekspresi aspirasi masyarakat tani dalam memperjuangkan reforma agraria dan kedaulatan pangan, serta pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan melalui koordinasi lintas kementerian.

Baca Juga: Kementerian LHK Ungkap Gunungan Sampah di TPA di Seluruh Indonesia Capai 1,7 Miliar Ton

Penyampaian aspirasi dibuka oleh Henry Saragih, Ketua Umum SPI, “Kehadiran kami di sini bertujuan menyampaikan pentingnya reforma agraria dan mewakili aspirasi petani yang belum berkesempatan hadir,” tegas Henry.

Henry menambahkan bahwa akses tanah yang adil akan mendorong pertumbuhan ekonomi petani, sehingga daya beli masyarakat desa meningkat.

Diskusi dilanjutkan oleh Pandi, perwakilan SPI dari Bogor, yang menyoroti maraknya alih fungsi lahan di wilayahnya yang kian memprihatinkan. “Pembukaan dan pembebasan lahan untuk perumahan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan negara, khususnya di Kecamatan Cibubulang, yang semakin padat penduduk dan terancam kehilangan pasokan sayur andalan masyarakat,” ujar Pandi.

Pandi menambahkan bahwa alih fungsi lahan ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan lokal, tetapi juga membatasi peluang petani dalam mengembangkan mata pencaharian mereka secara berkelanjutan, sehingga perlunya kebijakan tegas untuk melindungi lahan pertanian.

Di sisi lain, Damar dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SPI mengungkapkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di Indramayu mencapai 73%, yang berdampak langsung pada tingginya angka kemiskinan. Ia menekankan bahwa ketimpangan ini juga membatasi akses petani terhadap lahan produktif dan menghambat upaya mereka meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian pangan.

Damar menegaskan, “Pangan sehat seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan, dan petani perlu mendapat dukungan nyata untuk mengelola lahannya.”

Penyampaian aspirasi dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Syaiful, yang menyatakan, “Kehadiran kami hari ini bukan sekadar untuk memperingati Hari Tani, tetapi juga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang tengah kami hadapi sebagai petani.”

Syaiful menambahkan, “Bersama rekan-rekan dari berbagai daerah, termasuk perwakilan dari Sulawesi, kami berharap kehadiran para pejabat dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi petani kepada kementerian terkait maupun langsung kepada Presiden.”

Diskusi dilanjutkan oleh Meri dari Solidaritas Petani Singkong Lampung, yang menyoroti praktik pemotongan harga singkong oleh pabrik-pabrik di daerahnya. Ia menegaskan, “Menteri Pertanian telah memberikan solusi atas permasalahan yang kami sampaikan sebelumnya, namun kenyataannya pabrik-pabrik tetap tidak menjalankan arahan tersebut.”

Melanjutkan diskusi, Ariyanto, petani singkong dari Lampung Utara, menyoroti praktik pemotongan harga sepihak oleh pabrik, di mana singkong yang dijual sering dibayar tidak sesuai. Ariyanto menambahkan bahwa praktik ini menjadi keluhan utama yang ingin diperbaiki oleh para petani agar memperoleh keadilan dan kepastian harga.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan bahwa visi Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan mencakup penguatan dan pemberdayaan petani. Ia mengakui masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, terutama terkait konflik lahan dan pelaksanaan reforma agraria, dan meminta agar kasus-kasus parsial di daerah dilengkapi dengan data serta detail yang jelas agar dapat ditindaklanjuti bersama pimpinan daerah maupun kementerian terkait. Juri menegaskan, “Kami mendorong setiap kasus dilaporkan dengan lengkap agar bisa ditangani secara tuntas dan tepat sasaran.”

Wamenperin Faisol Reza menambahkan bahwa sejumlah kasus terkait perkebunan maupun pertanian akan diupayakan penyelesaiannya secara kolektif. Ia menegaskan, “Usulan revisi sejumlah undang-undang akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut sesuai masukan dari petani.” Faisol menjelaskan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari strategi menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas, dengan dukungan kolaborasi petani.

Menutup pertemuan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, “Isu pertanian seharusnya menjadi prioritas utama Presiden, sehingga aspirasi, harapan, dan tuntutan petani wajib direspon serta diimplementasikan.” Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyerap dan mengimplementasikan aspirasi para petani sebagai bagian dari percepatan mewujudkan visi Presiden tentang kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat. (Humas Kemensetneg)