Klinik Jurnalistik, Bedakan Jurnalisme Pemerintahan, Media Massa, dan Warga

Bojonegoro, Nawacita – Di salah satu ruangan di Gedung PIP (Pusat Informasi Publik) Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, tampak suasana diskusi menarik tentang Jurnalisme Pemerintahan, Media Massa, dan Warga.

Diskusi yang dikemas dalam Klinik Jurnalistik tersebut, hadir sebagai materi, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat Periode 2025 – 2030, Yusuf Susilo Hartono dengan peserta perwakilan dari organisasi profesi wartawan, jurnalis, perwakilan kampus, perwakilan profesi guru, pemerhati dan penggiat budaya, serta tim publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bojonegoro.

“Kenapa bukan workshop tapi klinik? Saya ingin mendengar permasalahan apa yang terjadi di Bojonegoro, dan kita diskusikan bersama. Karena yang tahu kondisi Bojonegoro adalah kawan-kawan semua yang ada di sini. Seperti pasien yang datang ke klinik, bisa menceritakan apa yang dirasakan,” ujar Yusuf.

Dalam diskusi ini, Yusuf menjelaskan perbedaan Jurnalisme Pemerintahan, Media Massa, dan Warga. Menurutnya, dalam proses produksi, Jurnalisme Pemerintahan harus menyajikan fakta dan kebijakan pemerintah secara objektif tidak berlebihan. Sedangkan jurnalisme media massa atau arus utama ada sistem peliputan, verifikasi, dan editing. Sementara jurnalisme warga publikasinya cepat tanpa verifikasi formal.

Baca Juga: 200 Pemuda Bojonegoro Ikuti Bootcamp dan Siap Berkompetisi Wiramuda Tahun 2025

“Maka kalau humas mengirimkan rilis, maka media massa tidak mengunggah langsung, apalagi sama persis sampai titik dan komanya. Melainkan harus verifikasi dan konfirmasi meskipun ternyata hasilnya berbeda dengan rilis yang disebarkan,” ulas wartawan senior yang juga seniman, budayawan, dan pelukis tersebut.

Khusus untuk jurnalis pemerintahan, Yusuf menyarankan untuk menambah liputan tentang kebudayaan, selain kegiatan seremonial pemerintah. Berdasarkan UU No.5 Tentang Pemajuan Kebudayaan, ada 10 objek yang bisa diangkat, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

“Pemerintahan akarnya adalah kebudayaan, yakni sebagai cara hidup yang berasal dari cipta, rasa, dan karya. Menurut Profesor Koentjaraningrat adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Salah satu upaya untuk melestarikannya agar tidak hilang bisa dipublikasikan,” kata Yusuf.

Baca Juga: Disorot Tak Ada Pembangunan, Wabup Bojonegoro: Skema Baru BKKD jadi Solusi Pemerataan Desa

PIt Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinkominfo Bojonegoro, Sutrisno Mawa Putra menyampaikan, pemberitaan di website Pemkab Bojonegoro setiap Senin sampai Jumat biasa diisi kegiatan seremonial maupun acara-acara.

“Sedangkan khusus Sabtu dan Minggu diisi dengan features maupun liputan umum di Bojonegoro,” ungkapnya.

Kehadiran narasumber Yusuf Susilo Hartono yang juga berasal dari Bojonegoro, selain berbagi ilmu dan pengalaman kepada para peserta, diharapkan juga bisa meningkatkan kapasitas tim publikasi di Diskominfo.

“Setiap ada narasumber yang hadir di Bojonegoro, pasti kami minta waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kami untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan,” kata Sutrisno.

Reporter: Parto Sasmito