Diduga Ada Indikasi Korupsi dan Pemborosan Anggaran APBD, Puluhan Massa Demo di Balai Kota
SURABAYA, Nawacita – Berdasarkan laporan hasil investigasi adanya indikasi korupsi dan pemborosan anggaran APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025, puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025).
Puluhan massa tersebut tergabung dalam Forum Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP).
SPM-MP menegaskan nilai nominal yang tidak ada transparansi tersebut mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Berkaitan dengan angka-angka ada semua disini, hal-hal yang itu kemudian jauh sekali daripada kebutuhan ataupun hari ini yang sedang dihadapi oleh masyarakat kota Surabaya,” ucap Sholeh, koordinator aksi pada kegiatan tersebut.
Baca Juga: Puluhan Massa Demo di Balai Kota Surabaya Tuntut Transparansi Anggaran Pemkot Surabaya
Nominal besar yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dimana masih banyak masyarakat miskin dan pengangguran di Kota Pahlawan.
“Tadi juga kita berdebat dengan salah satu pemimpin dari dalam yang mengaku dirinya sebagai Asisten Wali Kota, ketika kita tanyakan selalu dia berdalih bahwa acuan yang dia pakai adalah RPJMD,” ujarnya.
“Padahal kita juga menemukan beberapa fakta berkaitan dengan mamin (makan dan minum) yang anggarannya fantastis sampai tembus di angka 6 miliar dan kami minta untuk klarifikasi yang bersangkutan, namun katanya tidak punya wewenang untuk menyampaikan informasi,” imbuhnya.
Selain nilai fantastis pada sektor mamin, pihaknya juga menemukan berbagai anggaran lain yang diduga memiliki anggaran besar dan berpotensi terjadinya pemborosan anggaran dan markup yang dapat merugikan negara.
“Ada sound, kemudian ada kipas angin, panggung, ada sewa meja, sewa kursi. Itu ada semua itemnya disini,” ungkapnya.
Sholeh menyayangkan adanya wacana penambahan anggaran pada APBD 2026 oleh Pemkot Surabaya.
Selain itu SPM-MP juga akan memproses persoalan tersebut pada aparat penegak hukum sebagai langkah tegas mengawal kepentingan masyarakat.
“Eri Cahyadi juga ada wacana untuk penambahan APBD pada tahun 2026 dan kami akan juga akan melaporkan persoalan ini kepada APH (Aparat Penegak Hukum) yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sekaligus Kopolisian Daerah Jawa Timur, supaya memeriksa sekaligus menginvestigasi beberapa temuan-temuan yang kami sudah sampaikan pada laporan ini,” pungkasnya.
Reporter : Rovallgio
