Disorot Tak Ada Pembangunan, Wabup Bojonegoro: Skema Baru BKKD jadi Solusi Pemerataan Desa
Bojonegoro, Nawacita – Belakangan ini, banyak warganet di media sosial menyoroti minimnya kegiatan pembangunan infrastruktur maupun sarana-prasarana di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur di tahun 2025 yang masih berjalan ini.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menegaskan bahwa pembangunan belum berjalan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini adalah tahun perencanaan tahun 2024. Selain itu, ada mekanisme efisiensi. Kemudian, pada PABD baru dilaksanakan penetapan bersama DPRD di bulan Agustus 2025, sehingga bulan September baru mulai.
“Kenapa Bojonegoro dianggap tidak ada pembangunan? Bisa dilihat dari struktur anggaran postur APBD yang terbanyak ditujukan ke Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang dikelola desa. Maka kalau ini berjalan, seluruh pembangunan di desa berjalan semua secara merata,” kata Wabup Nurul Azizah kepada kepada Nawacita.co saat wawancara cegat.
Wabup menambahkan, anggaran sebesar Rp806 miliar dari APBD Bojonegoro dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tersebar di 320 desa. Mekanisme pembangunan, baru pertama kalinnya melalui skema Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan meliputi jalan, jembatan dan sarana prasarana.
Baca Juga: 200 Pemuda Bojonegoro Ikuti Bootcamp dan Siap Berkompetisi Wiramuda Tahun 2025
“Pembangunan fisik sejatinya terbanyak ada di seluruh desa. Beda dengan dulu, ini skema baru dengan BKKD untuk pertama kalinya. Sehingga pembangunan jadi merata,” tegas Wabup Nurul.
Berdasarkan informasi sementara dari Direktur Dana Transfer Kemenkeu Adriyanto, ada pengurangan dana transfer melalui dua skema. Skema pertama, bagi daerah yang dapat dana tansfer kecil, dari pusat berkurang 25 persen. Skema kedua, daerah yang mendapat dana transfer besar berkurang 30 persen.
Wabup Nurul Azizah juga menegaskan, Bupati Setyo Wahono terus mendorong agar Rp 806 miliar dikhususkan untuk pembangunan di desa melalui skema BKKD. Di 2026, Pemkab Bojonegoro di APBD masih mengalokasi dana abadi sebesar Rp 500 miliar yang akan disimpan dan akan digunakan untuk supporting pendidikan.
Meski adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Kabupaten Bojonegoro mengatur skema prioritas pembangunan utamanya yang berdampak langsung pada masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang berdampak pada masyarakat luas, serta pembukaan lapangan kerja bagi tenaga lokal.
“Maka harus tepat dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.
Reporter: Parto Sasmito
