Bandung, Nawacita – DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkap bahwa anggaran yang diberikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar masih kurang dan tidak sepadan dengan permasalahan yang harus ditangani.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Mumtamah atau akrab disapa Umi Oded.
Ia menyebut bahwa alokasi anggaran Rp 150 miliar untuk Disnakertrans Jabar itu masih kurang untuk menangani masalah PHK, pengangguran, keterbukaan lapangan kerja, peningkatan SDM sampai optimalisasi masyarakat di usia produktif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industri.
“Saya melihat bahwa meskipun anggaranya besar, berkisar di atas Rp150 miliar, yang dimiliki oleh pagu yang diberikan kepada ketenagakerjaan untuk menjawab dunia usia produktif yang dimiliki oleh Jawa Barat, masih saya mengatakan kurang,” ungkap Umi Oded saat dihubungi melalui aplikasi obrolan WhatsApp pada Jumat (19/9/2025) malam.
Apalagi, jumlah masyarakat usia produktif di Jawa Barat sendiri saat ini berkisar 30 persen dari total 50,34 juta penduduk yang ada. Terlebih saat ini Jawa Barat tengah menghadapi permasalahan tingginya angka PHK dan pengangguran yang cukup tinggi.
“Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 50,4 juta, kemudian hampir 30 persennya adalah, apa namanya, 30 persennya adalah produktif, usia produktif, ya lebih ya, lebih dari 30 persennya adalah produktif terus kemudian angka pengangguran tinggi, PHK juga tinggi, gitu ya,” ucap dia.
Namun, kurangnya anggaran tersebut bukan tanpa alasan. Ia menerangkan bahwa kurangnya anggaran tersebut akibat jumlah APBD yang dimiliki Pemprov Jabar juga terbatas di Rp 31 triliun.
Angka tersebut dinilai menurun daripada APBD sebelumnya. Apalagi Pemprov Jabar saat ini telah melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Tapi perlu diketahui dan perlu disadari bersama bahwa jumlah dari anggaran yang dimiliki oleh Jawa Barat Rp 31 triliun saya melihat ini angka dimana dari APBD-APBD sebelumnya ini sangat turun,” beber Umi Oded.
Hal itu membuat pemerintah harus membagi anggaran tersebut untuk semua sektor.
“Sehingga mau tidak mau kita memang harus membaginya, sehingga semua pihak-pihak ini pembangunan bisa dilakukan,” cetus dia.
Selain itu, anggaran tersebut juga harus bisa mendorong political will dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang memiliki visi misi bagi Jawa Barat.
“Ditambah lagi political will yang tentu saja gubernur canangkan di dalam memprioritaskan setiap tahun misi dari pembangunan untuk menuju Jabar Istimewa, tentu saja disesuaikan. Karena visi misi gubernur adalah visi misi dari kepala daerah terpilih yang tentu saja diakui oleh negara untuk kita dukung sekaligus kita sukseskan,” papar Umi Oded.
Dengan kondisi tersebut, ia berharap agar Pemprov Jabar bersama Disnakertrans bisa membuat inovasi dan terobosan baru yang cukup efektif dalam menangani permasalahan tingginya angka PHK, pengangguran dan optimalisasi masyarakat usia produktif.
“Karena kurang inilah, maka terobosan-terobosan yang dilakukan oleh teman-teman di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, harus mencari yang paling efektif, gitu ya, dengan mengeluarkan anggaran sekecil-kecilnya dan mampu menghasilkan sebagian besarnya,” tutur dia.
Selain itu, pemerintah juga bisa memakai opsional lainnya seperti membangun relasi dan kerjasama dengan pihak lainnya seperti salah satunya pihak filantropi.
“Yang kedua, tetap melakukan jejaring, dengan pihak-pihak yang lain, berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga penganggaran filantropi untuk hadirnya ruang-ruang kerja baru, gitu ya,” tandas dia.
Lebih lanjut, ia berharap penyelesaian masalah tersebut juga didukung dan didorong oleh kolaborasi dinas lainnya seperti optimalisasi ekonomi kreatif sebagai alternatif lapangan kerja atau alternatif penyelesaian masalah pengangguran.
“Dengan hadirnya ekonomi kreatif yang terus dikembangkan, wisata yang terus kemudian dikembangkan, saya sangat berharap gini bahwa Jawa Barat yang cantik, Jawa Barat yang masyarakatnya banyak dan memiliki talenta yang besar ini, itu bisa menghasilkan satu produk yang bisa mendunia dan bisa menyerap ketenagakerjaan,” tutup dia.
(Niko)
