Dedi Mulyadi Minta Masyarakat Tak Salah Gunakan Rumah Subsidi, Potensi Kecemburuan Sosial
Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar masyarakat penerima rumah subsidi tidak menyalahgunakan fasilitas tersebut. Sebab, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
Hal tersebut diutarakan Dedi karena banyak kasus rumah subsidi yang kerap dijadikan bangunan mewah bahkan sampai tingkat tiga. Padahal, rumah subsidi sendiri diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah.
“Ketika dia ambil rumah subsidi di situ, besoknya dia bangun tiga lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Akhirnya besoknya tiba-tiba terjadi kecemburuan sosial,” kata Dedi dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat untuk Perumahan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sabuga ITB, Kamis (18/9/2025).
Baca Juga: BPS Sebut Angka Kemiskinan di Jabar Menurun, Lebih Rendah dari Rata-Rata Nasional
Menurutnya, hal tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial. Karena, rumah subsidi dibuat untuk menyelesaikan masalah perumahan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Dedi berharap, pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Jawa Barat kedepannya bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Bahkan, 30 persen dari total pembangunan perumahan nasional dapat digarap di Jawa Barat.
“Perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30 persen dari total puluh perumahan nasional maka implikasinya adalah akan lain multiplayer efek pada ekonomi,” kata Dedi.
Nantinya, terang Dedi, keberadaan proyek pembangunan perumahan akan menghidupkan sektor ekonomi kerakyatan. Mulai dari toko bangunan, kuli, hingga pemilik warung di sekitar lokasi.
Baca Juga: BPS Ungkap Masih Ada Sekitar Dua Juta Rumah Tangga di Jabar Tak Punya Hunian yang Layak
“Toko bangunan akan hidup. Sopir yang ngangkut bahan bangunan, hidup, kuli bangunan, hidup, mandor bangunan, hidup. Tukang kayu, hidup. (Pemilik) warung,” terang dia.
Ia juga berharap proses pembayaran proyek tersebut juga jangan sampai tersendat. Pasalnya, dampaknya juga akan merembet dari atas ke bawah.
Bahkan tak tanggung, pihak yang paling merasakan dampaknya adalah kuli hingga pemilik usaha warung. Jika banyak pekerja yang justru menjadi korban praktik tidak jujur dalam rantai kerja kontraktor.
“Yang paling korban tukang warung. Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya diemplang. Karena mandornya diemplang, mandornya ngemplang kui. Kuli setiap bulan tidak dibayar. Tukang warung mati karena diutang,” tutup dia.
Reporter: Niko
