Dedi Mulyadi: Kemiskinan di Jabar Bukan karena Penghasilan Minim, tapi Hunian Tak Layak
Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut bahwa kemiskinan di Jawa Barat bulan hanya dipengaruhi penghasilan masyarakat yang minim. Namun juga besar dipengaruhi oleh banyaknya keluarga yang tidak mampu memiliki hunian yang layak.
Hal tersebut diutarakan Dedi karena dirinya sering menemukan berbagai kasus dimana pasangan suami istri memiliki banyak anak namun mereka tidak memiliki hunian yang layak.
“Saya ini tukang keliling. Kalau bicara kemiskinan, yang saya temukan pertama anaknya banyak, kedua tidak punya rumah,” kata Dedi di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025).
Hal itu selaras dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat backlog perumahan di Indonesia turun menjadi 9,6 juta rumah tangga.
Angka tersebut menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat hanya ada 9,9 juta rumah tangga. Penurunan tersebut turut terjadi di Jawa Barat, dimana masih terdapat sekitar 2,1 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni.
Dedi mengungkap, banyak pasangan suami istri di Jawa Barat yang memiliki banyak anak namun tinggal berdesakan di sebuah rumah petak sempit.
Baca Juga: BPS Ungkap Masih Ada Sekitar Dua Juta Rumah Tangga di Jabar Tak Punya Hunian yang Layak
“Ada orang tinggal di rumah petak anaknya 16, ada yang 11, bahkan ada 24. Anehnya, orang yang punya uang itu malah susah punya anak. Tapi orang miskin mudah sekali punya anak,” ungkap Dedi.
Hak tersebut, lanjut Dedi, mencerminkan ketimpangan pola hidup masyarakat antara kalangan atas dan kalangan bawah. Seperti contohnya anak orang kaya kerap sulit makan hingga harus dipaksa, sementara anak orang miskin selalu lapar.
“Hawa orang kaya kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Itu yang saya lihat,” cetus dia.
Dedi menilai, cara negara mengatasi kemiskinan bukan sekadar meningkatkan pendapatan rakyat, melainkan mengurangi pengeluaran mereka. Ia menuturkan, terkadang banyaknya pengeluaran masyarakat kelas bawah juga dipengaruhi keinginan untuk meniru gaya hidup masyarakat kelas namun dalam kondisi ekonomi yang terbatas.
“Pejabat jangan ikut memamerkan hidup mewah di media sosial. Misalnya posting belanja di Singapura atau makan di restoran mahal. Walaupun pakai uang sendiri, itu menimbulkan obsesi dan jadi contoh buruk,” ucap Dedi.
Baca Juga: BPS Sebut Angka Kemiskinan di Jabar Menurun, Lebih Rendah dari Rata-Rata Nasional
Maka dari itu, Dedi menilai bahwa masalah tersebut harus segera ditangani. Salah satunya dengan akses pendidikan menjadi kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan.
Ia menuturkan, hal itu yang membuat dirinya terus memfokuskan pembangunan infrastruktur sekolah dari SD hingga SMK sejak awal menjabat. Di samping itu, Dedi juga menilai pentingnya menekan biaya tidak langsung pendidikan.
“Yang mahal itu bukan SPP, tapi jajan, model, outing class, dan study tour,” tutur Dedi.
Selain melarang kegiatan study tour, ia juga terus berupaya menekan pengeluaran masyarakat dalam pendidikan dengan menanamkan budaya menabung kepada anak-anak.
Dengan begitu, anak-anak mempunyai kebiasaan untuk menyisihkan sebagian uang jajannya.
“Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat, jajannya masih Rp5.000 sampai Rp10.000 per hari. Separuhnya bisa dipakai untuk investasi,” beber dia.
Baca Juga: Redam Kerusuhan Demo, Dedi Mulyadi Bakal Fasilitasi Aliansi Mahasiswa Dialog dengan DPRD
Kemudian ia juga sengaja menerapkan aturan masuk sekolah pukul 06.30, agar anak terbiasa bangun lebih awal dan mengurangi kebiasaan nongkrong malam yang hanya menguras uang.
“Kalau jam 8 malam sudah tidur, mereka tidak nongkrong sampai jam 10 malam. Itu hemat. Pola hidupnya bisa berubah,” papar Dedi.
Dengan adanya jam masuk sekolah yang lebih pagi, hal itu akan membentuk tradisi memasak di rumah secara alami.
Sebab siswa membawa bekal ke sekolah yang merupakan masakan ibunya di rumah menjadi kunci kesejahteraan keluarga miskin.
“Kalau keluarga memasak di rumah, pengeluaran bisa ditekan. Dari situ kesejahteraan terbentuk,” tutup dia.
Reporter: Niko
