BPS Ungkap Masih Ada Sekitar Dua Juta Rumah Tangga di Jabar Tak Punya Hunian yang Layak
Bandung, Nawacita – Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkap bahwa masih ada sekitar dua juta rumah tangga di Jawa Barat tidak memiliki hunian yang layak.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam sambutannya di acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat untuk Perumahan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sasana Budaya Ganesha ITB Bandung pada Kamis, 18 September 2025.
“Untuk Jawa Barat tadi saya sebutkan dua juta rumah tangga yang belum memiliki perumahan,” ungkap Amalia.
Padahal, kata dia, sektor perumahan sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Hal itu dikarenakan pembangunan rumah bukan hanya sekedar menyediakan hunian yang layak. Tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi.
Baca Juga: Disnakertrans Jabar Targetkan Tekan Angka Pengangguran 1,5 Persen di Tahun 2026
“Bangunan rumah tempat tinggal memiliki efek berganda terhadap perekonomian sebesar 1,9. Artinya, jika ada tambahan Rp1 juta di sektor perumahan, maka akan menciptakan dampak Rp1,9 juta bagi ekonomi,” kata dia.
Menurut dia, keterkaitan ke belakang atau bisa disebut backward linkage pada sektor perumahan sangat berpengaruh terhadap pergerakan berbagai industri.
Mulai dari bahan bangunan, furnitur hingga jasa konstruksi. Sebab, program perumahan dinilai strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per bulan Maret 2025 menunjukkan backlog atau jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Baca Juga: Massa Geruduk Kejati Jabar, Tuntut Kasus Gratifikasi dan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu
Tahun ini, jumlah rumah tangga yang belum memiliki hunian sebanyak 9,6 juta. Itu menunjukan penurunan dari tahun lalu yang mencapai 9,9 juta.
“Ini menunjukkan program perumahan pemerintah mulai berdampak nyata. Hasil survei kami membuktikan ada penurunan backlog,” jelas Amalia.
Namun, karena masih tingginya angka rumah tangga di Jawa Barat yang belum memiliki hunian layak. Pihaknya mendukung program pembangunan rumah subsidi yang sebagian besar disalurkan di Jawa Barat.
Namun, dalam program tersebut ia menekankan pentingnya data BPS untuk mendukung kebijakan perumahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, kita bisa mengidentifikasi siapa dan di mana masyarakat yang belum memiliki rumah. Sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran,” ucap dia.
Reporter: Niko
