Dua Hari Digeruduk Massa Aksi Mahasiswa dan Ojol, DPRD Jabar Respon dengan Pernyataan Sikap
Bandung, Nawacita – Usai dua hari diterpa gelombang demonstrasi atau unjuk rasa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akhirnya mengeluarkan pernyataan sikap berbagai tuntutan yang dilayangkan oleh massa aksi.
Ketua DPRD Jawa Barat, Bucky Wibawa mengatakan bahwa ada empat poin dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pihaknya. Pertama, mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Koruptor. Kedua, mendukung pengesahan Rancangan tentang Revisi KUHP.
“Ketiga mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Affan Kurniawan secara adil dan transparan. Keempat, mendukung pelaksanaan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia,” kata Bucky dalam Konferensi Pera DPRD Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung pada Senin (1/9/2025).
Menurutnya, pernyataan itu sebagai bentuk penegasan dari komitmen DPRD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
“Maka kami dengan ini pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap,” ucap dia.
Baca Juga: FKUB Jabar Serukan Deklarasi Damai, Redam Ketakutan Masyarakat Usai Kerusuhan Demo
Selain empat poin utama yang disampaikan untuk pemerintah pusat, DPRD Jabar juga telah merumuskan enam poin sikap lainnya yang ditujukan untuk pemerintah daerah.
Enam poin tersebut diantaranya menegaskan kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik, mengatasi pengangguran dan persoalan ketenagakerjaan, menindak tegas praktik premanisme dan pungutan liar, serta mengurangi kesenjangan sosial.
“Poin berikutnya adalah menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar yang dinilai tidak tepat sasaran, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Bucky.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani langsung oleh seluruh pimpinan DPRD Jabar dan akan segera diserahkan ke pemerintah pusat serta DPR RI.
“Secepatnya. Hari ini disampaikan. Itu akan disampaikan oleh masing-masing ketua fraksi di pusat,” tutup dia.
Sebelumnya, DPRD Jawa Barat sendiri digeruduk oleh massa aksi gabungan dari mahasiswa hingga driver ojol yang melayangkan berbagai tuntutan salah satunya adalah desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Aksi mahasiswa dan driver ojol itu berlangsung selama dua hari dalam dua kali gelombang yaitu pada Jumat, 29 Agustus 2025 dan hari ini Senin, 1 September 2025.
Selain melayangkan berbagai tuntutan, aksi tersebut juga dipicu oleh sikap beberapa anggota DPR RI yang dinilai menyinggung rakyat. Seperti narasi perkataan Ahmad Sahroni yang menyebut bahwa rakyat yang minta DPR dibubarkan dengan perkataan “Tolol”,.
Kemudian juga sikap DPR yang berjoget ria karena tunjangan yang dinaikan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyat. Amarah publik juga semakin besar dengan insiden tewasnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi OJOL yang terlindas kendaraan taktis milik Brimob hingga meninggal dunia.
Reporter: Niko
 Jawa Barat akhirnya){kind=link}