FKUB Jabar Serukan Deklarasi Damai, Redam Ketakutan Masyarakat Usai Kerusuhan Demo

Bandung, Nawacita – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pernyataan sikap sekaligus Deklarasi Damai pada Senin, 1 September 2025.

Deklarasi tersebut dilakukan untuk meredam situasi yang cukup memanas akibat kerusuhan dalam momentum aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu di beberapa daerah di Jawa Barat. Deklarasi itu juga turut dihadiri oleh perwakilan dari setiap kelompok umat beragama seperti Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Kong Hu Chu.

Menurut Ketua FKUB Jawa Barat sekaligus Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Achyar, suasana kerusuhan yang terjadi akibat aksi demonstrasi itu menimbulkan adanya ketakutan di kalangan masyarakat dan memicu provokasi sehingga berpotensi memecah belah tatanan kerukunan masyarakat dan umat beragama di Jawa Barat.

“Melihat situasi yang diawali dari demo besar-besaran kemarin itu di Jakarta kemudian ya berlanjut ke kota-kota besar di Indonesia ya. Kalau ini tidak Segera ditangani ya tentu saja selain merusak tatanan yang lain juga akan merusak tatanan kerukunan gitu. Karena itulah kami menjadi terpanggil gitu ya atas keprihatinan yang mendalam kami terpanggil untuk mencoba ikut serta berpartisipasi gitu,” kata Rafani saat diwawancarai di Kantor MUI Jawa Barat pada Senin (1/8/2025) siang.

Terlebih kerusuhan itu sendiri diwarnai dengan aksi anarkis berupa pembakaran dan pengrusakan fasilitas umum sampai adanya dugaan narasi provokasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

“Ini penting untuk terus karena hari ini saja itu berseliweran berita-berita hoax ya yang menyebutkan suasana genting, sehingga masyarakat saya lihat juga banyak yang terpengaruh gitu. Sehingga suasananya seperti kok mencekam gitu ya padahal ya tidak sebetulnya. Jadi sekali lagi itu mengapa kami hari ini mengeluarkan pernyataan dan himbauan,” ucap dia.

Maka dari itu, ia menilai bahwa pihaknya perlu ikut meredam suasana dengan memberikan pernyataan sikap dan deklarasi damai guna menenangkan masyarakat agar tetap menjaga kerukunan serta kondusifitas yang ada.

“Jawa barat yang selama ini kan tenang, tentram gitu ya, aman, rukun gitu kami tidak ingin juga terpengaruh sehingga menjadi suasananya apalagi kalau sampe chaos gitu ya kami tentu saja tidak menginginkan hal seperti itu,” ungkap Rafani.

Selain itu, deklarasi tersebut juga turut menyoroti eskalasi polemik di pemerintah pusat khususnya terkait kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI serta sikap DPR RI yang tidak menjaga komunikasi sehingga membuat masyarakat tersinggung.

Menurutnya, hal itu menjadi pemicu dari adanya aksi demonstrasi besar – besaran. Terlebih kondisi tersebut diperparah dengan tewasnya seorang driver ojol akibat dilindas kendaraan taktis brimob pada momen kerusuhan demonstrasi di Pejompongan Jakarta kemarin.

Baca Juga: Situasi Makin Memanas, Massa Aksi Bakar Kendaraan Polisi Hingga Rumah Dinas Eks Wagub Jabar

Dalam pernyataannya sikap dan deklarasi damai yang juga dihadiri oleh perwakilan lima umat beragama di Indonesia itu ada sekitar enam point yang menjadi sorotan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, seorang driver Ojek Online pada saat unjuk rasa tanggal 28 Agustus 2025, yang terlindas kendaraan taktis Brimob. Begitu juga pada saudara – saudara yang mengalami cedera bahkan kehilangan nyawa, baik aparat hukum, masyarakat ketika memperjuangkan kebenaran dan menuntut keadilan yang sudah lama dirasakan tidak memihak pada mereka. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran, serta mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah SWT Tuhan yang Maha Esa.

2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan, hasutan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang ingin melakukan pengusahaan di negeri kita tercinta dengan dalih apapun tidak terkecuali dengan demonstrasi atau unjuk rasa.

3. Menyampaikan aspirasi baik kepada DPR maupun DPRD maupun kepada pemerintah adalah hak demokrasi setiap warga negara. Tetapi, sampaikanlah secara bertanggung jawab disertai tata krama, adab kesopanan yang menjadi ciri atau karakter bangsa Indonesia serta menaati segala ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

4. Kepada para elit politik, baik anggota DPR, DPRD maupun para pejabat pemerintah di lingkungan eksekutif dan juga tokoh-tokoh masyarakat hendaknya bisa menahan diri untuk tidak berbicara sembarangan yang dapat meninggalkan ketersinggungan masyarakat. Bangunlah komunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang baik dan mencerahkan.

5. Penonaktifan beberapa orang anggota DPR dari partai tertentu karena dianggap telah melakukan kesalahan besar. Kami menilai sebagai langkah yang tepat untuk meredam kekesalan masyarakat. Tetapi berhenti sampai disitu saja belum cukup. Kami meminta pimpinan DPR segera memutuskan secara konkret penghapusan tunjangan gaji DPR yang menjadi pemicu terjadinya unjuk rasa dan segera menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Serta merespon segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundangan yang nyata. Begitu juga pada pemerintah atau instansi terkait untuk meninjau ulang kenaikan pajak-pajak tertentu yang dianggap memberatkan masyarakat. Kami juga meminta agar kebijakan tentang efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada sektor-sektor yang dapat melemahkan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.

6. Kepada aparat kepolisian dan TNI, kami berharap sekaligus mendoakan agar diberi perlindungan serta kekuatan oleh Allah SWT Tuhan yang Maha Esa di dalam menjalankan tugas khususnya ketika menghadapi para pengunjuk rasa yang berbuat anarkis. Namun, tetap dalam koridor hukum dan tupoksi yang melekat pada institusi TNI Polri. Kepada masyarakat, kami juga menghimbau agar membantu aparat keamanan dalam mewujudkan situasi agar tetap kondusif dan mewujudkan kerukunan seperti sedia kala.

Reporter: Niko