DPRD Jatim Dorong Pemprov Siapkan Strategi Hadapi Efisiensi Anggaran 2026
Surabaya, Nawacita — Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyoroti langkah pemerintah pusat yang akan kembali menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan bahwa efisiensi tersebut bahkan diprediksi lebih ketat dibanding tahun 2025.
Menurut Multazamudz, kebijakan itu akan berdampak langsung pada penurunan dana transfer dari pusat ke daerah. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi bagi Jawa Timur agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat.
“Pemerintah pusat direncanakan kembali menurunkan angka dana transfer ke daerah. Artinya, setiap daerah tidak boleh lagi berharap ke pusat. Daerah harus mampu menciptakan kemandirian ekonomi,” kata Multazam, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga: Kanwil Kemenkum dan DPRD Jatim Perkuat Sinergi Pembentukan Produk Hukum
Ia meminta Gubernur Jawa Timur tidak menjadikan pajak semata sebagai tulang punggung pendapatan daerah. Menurutnya, langkah sigap dan terukur dibutuhkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap tumbuh meski ada pengetatan anggaran.
Salah satu peluang yang dapat dioptimalkan adalah pemanfaatan aset milik Pemprov Jatim. Multazam menilai, ratusan hingga ribuan aset daerah seharusnya bisa dikelola secara produktif sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Pemanfaatan aset Pemprov bisa menjadi salah satu alternatif peningkatan PAD. Ratusan bahkan ribuan aset Pemprov harusnya bisa menjadi peluang meningkatkan PAD,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya. Menurutnya dari sekian BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim, masih banyak yang belum dikelola dengan baik sehingga tak mampu memberikan sumbangan PAD yang diharapkan.
Baca Juga: Komisi D Minta Dishub dan Kepolisian Pantau Jalur Ekonomi Imbas Total Gumitir
“Disisi lain, revitalisasi BUMD dan anak perusahaan perlu dilakukan agar mampu menjadi andalan PAD. BUMD ini potensinya bagus, tapi belum bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, Multazamudz juga menyoroti persoalan perizinan tambang yang dinilainya masih lambat. Ia mendorong percepatan proses perizinan agar selaras dengan penerapan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).
“PR lain yang harus segera dilakukan Pemprov adalah percepatan perizinan tambang harus segera disinergikan agar lebih cepat prosesnya. Menyambut pemberlakuan MBLB, jika proses perizinan tambang bisa cepat, maka potensi deviden yang diterima Pemprov bisa bertambah,” pungkasnya. adv
