Walikota Bandung Resmi Lantik Kepala Dispora dan Dinas Cipta Bintar yang Baru

Bandung, Nawacita – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan resmi melantik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Cipta Bintar) Kota Bandung pada Senin (25/8/2025).

Posisi Kepala Dispora sendiri sekarang resmi diisi oleh Sigit Iskandar, sedangkan untuk Kadis Cipta Bintar diisi oleh Rulli Subhanuddin. Farhan mengatakan bahwa kedua dinas tersebut memiliki tantangan besar.

Apalagi, kekosongan posisi pimpinan di Dispora Kota Bandung dikarenakan kepala dinas sebelumnya terjerat kasus korupsi dana hibah Pramuka. Menurutnya, Dispora sendiri memiliki banyak aset prasarana dan sarana olahraga, namun belum termanfaatkan secara optimal.

“Dispora ini tugasnya berat, banyak aset olahraga yang harus dioptimalkan pemanfaatannya. Selain itu juga harus mengaktifkan kembali organisasi-organisasi kepemudaan di bawah binaannya,” kata Farhan di Balai Kota Bandung pada Senin (25/8/2025).

Sementara, Dinas Cipta Bintar sendiri juga merupakan salah satu dinas yang cukup strategis karena bertugas menyelesaikan persoalan tata ruang. Salah satunya terkait sanksi bagi bangunan yang melanggar aturan.

“Cipta Bintara menghadapi PR besar, terutama soal kepatuhan tata ruang. Sanksi terhadap bangunan yang melanggar harus segera diberikan,” ucap dia.

Ia menekankan bahwa hal itu penting untuk mendukung program prakarsa berbasis masyarakat, kelanjutan dari PIPPK, yang menyasar 151 RW di 151 kelurahan di Kota Bandung.

“Ini yang paling penting, memastikan program di kewilayahan bisa berjalan baik di tahap pertama,” cetus Farhan.

Baca Juga: Wakil Walikota Bandung Meradang! Ada Komunitas Lari Bagi-Bagi Bir di Pocari Sweat Run 2025

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi juga turut mengapresiasi langkah Pemkot dalam mengisi jabatan tinggi yang kosong. Menurutnya, kekosongan jabatan cukup lama menjadi hambatan bagi pembangunan di tingkat wilayah.

“Saya mengapresiasi pelantikan ini, terutama di kewilayahan. Sudah cukup lama kosong, jadi pembangunan harus digeser ke sana agar langsung dirasakan masyarakat,” tutur Asep.

Meski demikian, ia tetap mendorong Pemkot segera menuntaskan pengisian jabatan yang masih kosong.

“Kalau sudah ada pejabatnya, ada kekuatan untuk mengambil kebijakan di wilayah. Jadi jangan sampai program pembangunan terganggu,” beber dia. (Niko)