Jakarta, Nawacita.co – Isu snack rapat DPR kembali mencuri perhatian publik. Sorotan ini muncul bukan hanya karena jumlah anggarannya yang besar, tetapi juga persoalan pemborosan akibat makanan yang sering kali tidak habis.
Situasi ini memicu perdebatan tentang perlunya penghematan dalam setiap rapat legislatif.
Publik mempertanyakan seberapa penting sebenarnya camilan disediakan dalam setiap pertemuan, apalagi jika banyak yang tidak tersentuh.
Kritik pun semakin tajam ketika beredar informasi soal anggaran konsumsi pejabat negara yang nilainya tidak kecil. Transparansi dan efisiensi menjadi kata kunci dalam perbincangan ini.
Di tengah kritik tersebut, dua tokoh DPR memberikan pandangan berbeda.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar snack tetap ada, tetapi harus dimanfaatkan dengan bijak.
Sementara Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman justru mengusulkan penghapusan snack sama sekali dan hanya menyediakan air putih.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan para anggota dewan untuk lebih memperhatikan konsumsi makanan yang tersedia selama rapat.
Ia meminta agar kudapan yang sudah disediakan dihabiskan agar tidak mubazir atau terbuang sia-sia.
Puan juga menegaskan bahwa jumlah kudapan sebaiknya dibatasi hanya tiga jenis agar tidak berlebihan. Menurutnya, variasi boleh dilakukan karena peserta rapat berbeda setiap kali.
“Seharusnya, dalam setiap rapat, snack itu biasanya terdiri atas tiga macam saja. Dan kalau kemudian setiap rapat diganti ya karena orangnya kan berbeda,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (21/8/2025).
Berbeda dengan Puan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman justru mengusulkan agar penyediaan snack dihapus.
Baca Juga: Daftar Lengkap 44 Nama DPR RI Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Ia menilai air putih saja sudah cukup untuk menemani jalannya rapat.
“Menurut saya, cukup air putih aja. Karena kalau rapat 3 jam, yang dibutuhkan itu ya minum, bukan ngemil,” tegas Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dia berpendapat bahwa banyak anggota DPR tidak mengonsumsi camilan karena alasan kesehatan, terutama mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun.
Disebutkan bahwa dirinya pun kerap menghindari makanan yang mengandung gula dan tepung, sehingga kotak snack sering hanya dipindahkan tanpa dimakan.
Habiburokhman menegaskan penghapusan snack bisa menjadi langkah efisiensi.
“Kalau mau efisiensi, mulai dari situ sangat bisa. Air putih cukup. Lebih sehat, lebih hemat,” katanya.
Sorotan Publik dan Anggaran Snack Pejabat
Perdebatan ini tak lepas dari sorotan masyarakat soal anggaran kudapan di instansi pemerintah.
Aturan mengenai besaran biaya snack rapat diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) untuk anggaran 2026.
Untuk rapat koordinasi setingkat menteri/eselon I, biaya kudapan per orang mencapai Rp53.000, sedangkan makan siang Rp118.000. Artinya, total konsumsi satu rapat bisa mencapai Rp171.000 per orang.
Dengan banyaknya rapat yang digelar para pejabat termasuk DPR, besarnya biaya ini memicu pertanyaan publik terkait efektivitas serta urgensi penggunaan anggaran snack.
Apalagi, fakta di lapangan menunjukkan banyak kudapan yang berakhir tidak dimakan.
Debat soal snack rapat DPR ini bukan sekadar urusan kue, melainkan refleksi tata kelola anggaran yang lebih efisien dan bebas dari pemborosan.
Reporter : Riko Abdiono
