DPRD Surabaya Geram, Anggaran Pendidikan Dipotong

Surabaya, Nawacita  – Pemangkasan anggaran pendidikan dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025 menuai kritik tajam dari DPRD Kota Surabaya. Komisi D DPRD menegaskan, pemotongan sebesar Rp37,9 miliar dari total anggaran Rp2,35 triliun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan maupun program prioritas yang sudah direncanakan.

Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi ketat realisasi anggaran agar pemotongan tidak berdampak pada layanan dasar pendidikan.

“Jangan sampai pemangkasan anggaran ini dijadikan alasan menunda pembangunan sekolah baru, rehabilitasi gedung, atau bahkan keterlambatan pembayaran gaji guru. Pendidikan tidak boleh dikorbankan,” tegasnya saat rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, rabu (20/8/2025).

Baca Juga : Komisi D DPRD Surabaya Soroti Krisis Guru SD, Desak Pemkot Ambil Langkah Nyata

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi D, dr. Michael Leksodimulyo, menyoroti rendahnya realisasi pengadaan perlengkapan sekolah yang baru mencapai 1,73 persen. Ia mempertanyakan kemampuan Dispendik untuk mengejar target minimal 80 persen hingga akhir tahun. Michael juga menyoroti adanya ketimpangan alokasi dana pengembangan karir pendidik antara SD dan PAUD.

“Ada kekurangan Rp1,5 miliar di satu sisi, tapi di sisi lain justru ada sisa anggaran Rp3,5 miliar. Ini jelas timpang dan tidak konsisten dalam perencanaan,” kritiknya.

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, berdalih bahwa perbedaan alokasi didasarkan pada kebutuhan di lapangan. Mayoritas guru SD dan SMP sudah berpendidikan S1, sementara di jenjang PAUD masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi. Ia juga menyebut pembangunan tiga SMP baru di Tambak Wedi, Waru Gunung, dan Medokan Ayu berjalan bertahap karena keterbatasan lahan dan grand design yang kompleks.

Baca Juga : Komisi B DPRD Surabaya Desak Pemkot Tertibkan Pasar Liar Tanjungsari

Meski demikian, DPRD tetap menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada lemahnya realisasi program.

“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Jangan sampai rakyat dirugikan akibat perencanaan yang tidak matang,” ujar Akmarawita.

Satu hal yang diapresiasi DPRD adalah program beasiswa S1 bagi guru PAUD. Tahun ini, Pemkot Surabaya mengalokasikan 200 kuota beasiswa bekerja sama dengan UNESA. Program ini diharapkan dapat menutup kesenjangan kualifikasi guru sejak jenjang pendidikan dasar.

Rapat evaluasi tersebut menggarisbawahi bahwa tantangan pendidikan di Surabaya masih besar, mulai dari kekurangan guru hingga keterbatasan infrastruktur. DPRD pun mengingatkan pemerintah kota untuk tidak main-main dalam mengelola anggaran pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi masa depan, bukan ruang untuk coba-coba. Pemangkasan boleh saja, tapi mutu tidak boleh jatuh,” tandas Akmarawita.