Jakarta, Nawacita – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,3 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi program pengembangan kawasan strategis dan dukungan manajemen Otorita IKN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ragu ketika ditanya mengenai nilai anggaran IKN. Namun setelah mendapat konfirmasi dari stafnya, ia menyebutkan anggaran IKN dalam RAPBN 2026.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu 16/8/2025.
Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.
Baca juga: Ketua DPD RI: Aset Jakarta Harus Diperhatikan Jika Ibukota Dipindah
Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan catatan ANTARA, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tak menyinggung alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN TA 2026 beserta Nota Keuangannya.
 dalam Ran){kind=link}