DPRD Jabar Desak Pemprov Perbarui Data Bansos untuk Cegah Penyalahgunaan Dana
Bandung, Nawacita – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Hal itu dilakukan sebagai langkah strategis menyusul adanya temuan Kementerian Sosial bersama PPATK terkait Rp 199 miliar dana bansos untuk 49.431 penerima di Jawa Barat terindikasi digunakan untuk bermain judi online atau judol.
“Kami mengharapkan ada Apa namanya, ada pemeriksaan terkait data ya, data itu harus dimutakhirkan, data penerima bansos ini harus dimutakhirkan dan memang harus ada penelitian yang lebih ketat terkait dengan siapa yang berhak menerima bansos,” kata Iswara saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Jawa Barat pada Selasa, (12/8/2025) malam.
Selain itu, ia juga mengungkapkan rasa prihatin atas adanya hal tersebut. Sebab, bansos sendiri seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Bukan digunakan untuk memiskinkan masyarakat seperti dengan bermain judol atau memperkaya bandar judol.
Baca Juga: Kasus Bansos Dipakai Judol oleh Penerima, Pemprov Jabar Stop Penyaluran Sementara
“Yang pertama tentunya kita prihatin ya, kita prihatin karena itu peruntukannya kan justru untuk bagaimana orang-orang mereka-mereka yang sulit untuk bertahan hidup,” ungkap dia.
Menurutnya, kasus dipakainya dana bansos untuk judol oleh penerima ini bukanlah modus baru dalam modus manipulatif penerima bansos agar terdata sebagai masyarakat tidak mampu.
“Ini kan sebenarnya modus-modus seperti ini bukan baru pertama, jadi saya yakin pemerintah seharusnya bisa menangani ini. Kita di lapangan juga kita ketahui. Sebenarnya modus-modus ini kan sering terjadi, tidak hanya di sini, ada di tempat,” tutur Iswara.
Modus-modus seperti manipulasi data kepemilikan rumah serta status tidak mampu akhirnya menyebabkan dana bansos tidak tersalurkan dengan tepat sasaran.
“Lain misalnya siapa yang membutuhkan, siapa yang masuk tapi mereka dari keluarga miskin, ternyata yang mampu pun pada membuat surat pernyataan tidak mampu, sehingga bisa masuk sekolah misalnya atau mana,” tutup dia.
Reporter: Niko
