Jakarta, nawacita – Sudah enam bulan jabatan strategis Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM tak kunjung terisi definitif. Winarno, yang juga menjabat sebagai Dirjen Mineral dan Batu Bara, ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) sejak penonaktifan Achmad Muchtasyar pada 11 Februari 2025 lalu. Posisinya Dirjen Migas tak kunjung definitif hingga 12 Agustus 2025 atau 6 bulan.
Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa proses pengisian jabatan tersendat bukan sekadar soal administrasi, melainkan sarat kepentingan politik dan tarik-ulur kekuasaan di internal kementerian.
Untuk diketahui, Achmad Muchtasyar dicopot dari kursinya setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan evaluasi dan penyesuaian struktural. Namun, langkah itu juga bertepatan dengan penggeledahan Kejaksaan Agung di Kantor Ditjen Migas terkait dugaan kasus impor minyak mentah 2018. Sumber internal menyebut, kasus tersebut telah membuka peta sensitif hubungan antarpejabat di ESDM, membuat Bahlil ekstra hati-hati dalam menentukan pengganti definitif.
baca juga : Ribuan Koperasi Merah Putih Siap jadi Pusat Distribusi Pangan dan LPG
Pengamat energi menilai, lambannya penetapan Dirjen Migas bisa mengindikasikan adanya proses “uji kekuatan” antara kelompok birokrasi lama dengan figur-figur yang diusung oleh menteri baru. Bisa juga ada kekuatan internal maupun orang dari eksternal yang ingin masuk ke ESDM. “Kursi Dirjen Migas itu strategis, mengatur hulu-hilir energi nasional. Wajar kalau ada tarik-menarik kepentingan, tapi terlalu lama kosong bisa berdampak pada keputusan investasi dan kebijakan energi,” ujar salah satu analis yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, rangkap jabatan Winarno dinilai hanya solusi sementara yang rawan menimbulkan beban kerja berlebihan. Di tengah harga minyak dunia yang fluktuatif dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, kekosongan definitif ini justru bisa memperlambat pengambilan keputusan vital, mulai dari penentuan kuota impor hingga kebijakan eksplorasi blok migas baru.
Publik kini menunggu, apakah Bahlil mampu mengisi kursi panas Dirjen Migas dengan cepat, atau justru membiarkan status Plh berlarut-larut hingga tersandera kepentingan politik di internal Kementerian ESDM.
Secara hukum formal, rangkap jabatan Winarno selama enam bulan sebagai Dirjen Minerba dan Plh Dirjen Migas tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang saat ini, karena ketentuan khusus sudah dicabut dan tidak lagi tercantum dalam PP terbaru.
Namun, dari perspektif etika pemerintahan dan efektivitas birokrasi, praktik rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, beban kerja berlebihan, dan terlihat menciderai prinsip efisiensi birokrasi — terutama dalam posisi strategis seperti Dirjen Migas.
Satu hal yang pasti bahwa kali ini calon Dirjen Migas bakal diisi oleh internal atau pejabat karir di Kementerian ESDM setelah dua edisi sebelumnya di isi dari eksternal Kementerian ESDM yakni ada Tutuka Ariadji dan Achmad Muchtasyar. Tutuka adalah guru besar teknik perminyakan dari Universitas Gadjah Mada sementara Achmad Muchtasyar adalah praktisi atau mantan Direksi PT PGN Tbk. Maka sudah waktunya Dirjen Migas diisi orang asli ESDM yang memiliki kapasitas dan keahlian cukup lama di bidang tersebut.
Kementerian ESDM sebenarnya sudah membuka seleksi calon Dirjen Migas yang berakhir April 2025 lalu. Dengan menghasilkan 5 kandidat kuat dari 31 orang yang mendaftar. Lima kandidat itu antara lain Alimuddin Baso Inspektur II di Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Julian Ambassadur Shiddiq Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Laode Sulaeman Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM, Mirza Mahendra Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dan Noor Arifin Muhammad Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
Informasi di internal Kementerian ESDM menyebutkan Menteri Bahlil tinggal memilih satu dari dua orang kandidat kuat. Dua orang ini memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Yakni Laode Sulaeman dan Mirza Mahendra. “Infonya masih menunggu acc dari istana,” ujar sumber di lingkungan Kementerian ESDM, Selasa (12/8/2025).
 Kementerian ESDM tak kunjung terisi){kind=link}