DP3AKB Ungkap Penyebab Jawa Barat Absen di Penghargaan Provila KemenPPA 2025

Bandung, Nawacita – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti membeberkan alasan Pemprov Jabar menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak mendapat penghargaan Provinsi Layak Anak dari Kementerian Perempuan dan Anak (Kemen PPA) tahun ini.

Ia menegaskan bahwa alasan Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan penghargaan Provila Kementerian PPA tahun ini bukan karena alasan angka kekerasan terhadap anak yang meningkat. Namun karena ada tiga kabupaten kota di Jawa Barat yang belum masuk dalam kategori KLA (Kabupaten Kota Layak Anak).

“Bukan. Kita belum dapat itu karena 27 kabupaten kota harus sudah KLA. (sementara) Masih ada 3 kota kabupaten yang belum KLA,” tegas Siska saat dikonfirmasi via aplikasi obrolan WhatsApp pada Selasa (12/8/2025).

Baca Juga: DPRD Jabar Sahkan Anggaran Perubahan APBD Jawa Barat 2025, Anggaran Bertambah 1,13 Triliun

Tiga kabupaten kota di Jawa Barat yang belum mendapatkan status KLA sendiri diantaranya adalah Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Kuningan.

“KBB, Kota Tasik dan Kuningan,” cetus dia.

Ia menjelaskan, Jawa Barat sendiri akan mendapatkan predikat Provila jika seluruh kabupaten kota telah mendapat status KLA. KLA sendiri sebetulnya dilaksanakan oleh setiap kabupaten kota di Jawa Barat.

“Predikat Provinsi Layak Anak (Provila) hanya dapat diraih apabila seluruh kabupaten kota di provinsi tersebut sudah mendapatkan predikat KLA. Artinya, jika ada satu saja kabupaten atau kota yang belum meraih predikat KLA, maka secara otomatis provinsinya tidak dapat memperoleh status Provila,” jelas dia.

Ia menyebut, pihak pemerintah provinsi hanya bersifat agregatif dengan melakukan advokasi, pendampingan dan pembinaan agar seluruh kabupaten kota memenuhi indikator untuk menjadi KLA.

Baca Juga: Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana-DP3AKB Tekankan Peran Aktif Penyuluh KB dan Bangga Kencana

“Kalau provinsi, agregat dari kabupaten kota. Jadi jika semua kabupaten kota sudah KLA, maka provinsi jadi Provila, Provinsi Layak Anak,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa harus ada lima klaster yang dipenuhi oleh kabupaten kota agar Jawa Barat mendapatkan predikat Provinsi Layak anak.

Lima klaster tersebut diantaranya adalah hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan Khusus.

Ia memastikan Pemprov Jabar bakal terus berupaya mendorong tugas kabupaten kota tersebut untuk segera mendapatkan predikat KLA agar Jawa Barat bisa mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak dari Kementerian PPA. (Niko)