Jakarta, Nawacita.co – Pemerintah berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi termasuk di antaranya percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).
“Bapak Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian. Dan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12 (persen). Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” katanya.
Airlangga mengatakan, peningkatan tersebut juga tercermin dari sisi ketenagakerjaan.
Menurutnya, sebanyak 97,73 persen penduduk dalam angkatan kerja telah terserap. Hal ini setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir.
Selain itu, Presiden memandang bahwa daya saing dengan berbagai negara menjadi penting. Untuk itu, Presiden mendorong percepatan reformasi perizinan berusaha.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Kedaulatan Pangan sebagai Pilar Utama Ketahanan Nasional
“Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Memasuki semester kedua tahun 2025, pemerintah juga menitikberatkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Menurut Airlangga, sejumlah program unggulan disiapkan, termasuk dorongan terhadap investasi kawasan, ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.
“Untuk perumahan ada FLPP. Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah, itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” papar Airlangga.
Selain itu, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025.
Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan program strategis dalam rangka menyambut periode Natal dan Tahun Baru.
Airlangga mengatakan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang akan disampaikan oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang.
Namun demikian, Presiden juga menekankan bahwa program-program non-anggaran yang dapat memperkuat iklim investasi harus tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.
“Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian Lembaga. Karena investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” tandasnya.
Reporter : Riko Abdiono
