Bappeda Optimalkan Silpa untuk Dorong Kesejahteraan Masyarakat Lewat Tiga Sektor Prioritas
Surabaya, Nawacita.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menguatkan komitmen dalam menyejahterakan masyarakat melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025, yang fokus pada penebalan program-program prioritas Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Kepala Bappeda Jawa Timur, Mohammad Yasin, menerangkan PAK kali ini lebih ringan karena telah melalui proses efisiensi dan realokasi anggaran sejak awal tahun, sejalan dengan arahan dari Instruksi Presiden (Inpres).
“Silpa yang belum teralokasikan menjadi kunci utama PAK kali ini, untuk memperkuat sejumlah program unggulan,” ujar Yasin (1/8/2025).
Ia menjelaskan sejumlah sektor akan diperkuat dalam PAK 2025, antara lain, bantuan permodalan melalui program KIP Jawara, khusus untuk mendukung wirausaha pemula dan pelaku usaha kecil.
Selain itu juga ada, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah Jawa Timur, dan pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi, untuk meningkatkan tingkat kemantapan jalan yang saat ini masih di angka 94 persen.
Inovasi dilakukan dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program Prokesra (Program Kesejahteraan Rakyat) yang sebelumnya berupa subsidi bunga kredit, kini diubah menjadi skema investasi dana bergulir.
“Mulai PAK ini, Gubernur meminta dana investasi diputar oleh Bank UMKM. Bunga tetap maksimal 3 persen, tapi tanpa subsidi APBD lagi. Model ini menyerupai konsep dana abadi yang terus berputar untuk ultramikro dan UMKM,” jelasnya.
Yasin juga mengungkapkan dari total sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 4 triliun, sebagian telah dialokasikan di APBD murni sebesar Rp 1,7 triliun.
PAK 2025 menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Dengan pendekatan penebalan program, Pemprov memastikan tidak hanya melanjutkan proyek yang telah berjalan, tetapi juga memperluas manfaat bagi kelompok rentan dan sektor produktif.
“Semua langkah ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” tutupnya.
Reporter: Alus
