Neni Nur Hayati jadi Korban Doxing Imbas Postingan Diskominfo Jabar, Akun Diretas dan Dapat Ancaman

Bandung, Nawacita – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) sekaligus aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati mengaku bahwa dirinya menjadi korban Doxing hingga mendapat ancaman dan teror bahkan peretasan berbagai sosial medianya.

Hal itu diduga terjadi akibat postingan yang dilakukan akun resmi Diskominfo Jabar, jabarprovgoid, humas_jabar, dan jabarsaberhoaks membahas terkait anggaran belanja media.

Video klarifikasi yang diunggah Diskominfo Jawa Barat itu berisi klarifikasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait isu pemangkasan anggaran media Pemprov Jabar yang sebelumnya dituding digunakan untuk mendanai buzzer Dedi Mulyadi.

Tak sampai disitu, dalam video tersebut juga, tertempel foto Neni Nur Hayati seolah-olah video tersebut merupakan balasan statement Neni. Sontak adanya video yang diunggah Diskominfo Jabar melalui laman instagramnya itu diduga menjadi pememicu Doxing terhadap Neni Nurhayati.

Sebelumnya, Neni Nur Hayati mengeluarkan statement dalam videonya yang membahas masalah terkait ‘bahaya buzzer yang dapat mengancam demokrasi bangsa dan dipublikasi melalui akun pribadi Neni @neninurhayati36. Dalam video itu, Neni meneruskan berbagai informasi yang disampaikan oleh data kompas terkait dengan “Buzzer Mengepung Warga”, “Menelisik Jejak Para Buzzer, dari Kosmetik sampai Politik”, “Buzzer Politik Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi” serta “Perangkat Teknologi yang Dipakai Buzzer Dijual Bebas”.

Akibat Doxing tersebut, Neni mengaku bahwa dirinya mendapat ancaman penyiksaan hingga beberapa ancaman yang berkaitan dengan nyawa dirinya. Hal itu membuat Neni tidak tinggal diam dan akhirnya melayangkan somasi kepada Diskominfo Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat.

Baca Juga: Direktur DEEP sekaligus Aktivis Demokrasi Neni Nur Hayati Somasi Diskominfo Jabar, Ada Apa?

“Brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai pada ancaman penyiksaan dan lain sebagainya. Ini bukan hanya permasalahan hate speech atau caci maki, itu saya sudah biasa tapi ini sudah sampai pada ancaman penyiksaan, apalagi ancaman nyawa. Itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan begitu saja,” ungkap Neni saat Konferensi Pers yang digelar di Halaman Gedung Sate Bandung, Jawa Barat pada Senin (21/7/2025) siang.

Ia menyebut bahwa serangan digital yang terjadi pada dirinya saat ini dinilai sangat parah meski sebelumnya ia sendiri sering mendapatkan cacian dan makian dalam kolom komentar unggahannya di sosial media saat mengeluarkan statement.

“Saya memang sering mengkritik pejabat publik lainnya, selain Kang Dedi Mulyadi. Saya banyak mengkritik, termasuk Pak Presiden itu sendiri. Hanya saja, saya belum pernah mendapatkan serangan digital yang sangat parah seperti sekarang,” ucap dia.

Bahkan akun sosial media miliknya juga diretas sehingga dirinya tidak bisa mengakses akun tersebut. Bukan hanya akun miliknya namun juga beberapa akun teman-temannya yang ikut berkomentar dalam video tersebut juga ikut diretas.

“Akun saya diretas. Bahkan bukan cuma akun saya yang diretas, tapi juga teman-teman saya yang melakukan komentar, misalnya, itu tiba-tiba tidak bisa lagi mengakses akun tersebut. Saya tidak tahu cara mengakses akunnya masing-masing,” jelas Neni.

Selain itu, nomor telepon pribadi miliknya yang terdaftar dalam aplikasi chat pribadi seperti WhatsApp juga tak luput dari peretasan. Dirinya tidak bisa mengakses kembali nomor yang terdaftar dalam aplikasi tersebut. Bahkan ia menduga nomo dirinya yang lain yang juga terdaftar dalam aplikasi WhatsApp telah tersebar. Hal itu terlihat dari beberapa riwayat panggilan yang berasal dari nomor tidak dikenal.

Baca Juga: Diskominfo Jabar Ungkap Penyebab Website Pendaftaran SPMB Error

“Sepertinya nomor akun saya yang satu lagi, yang tersebar itu, kemungkinan akan saya tutup dulu nomor WhatsApp-nya. Karena memang di situ juga ada panggilan-panggilan yang tidak saya kenal,” tutur dia.

Sebelumnya Neni memang sering melayangkan kritik terkait kebijakan Dedi Mulyadi namun hal tersebut juga tertuju kepada kebijakan Dedi Mulyadi sebagai gubernur dan bukan sebagai pribadi. Terlebih dirinya juga warga Jawa Barat yang memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi kepada pemimpinnya.

Namun, Neni menegaskan bahwa unggahan video statementnya terkait bahaya buzzer tidak dimaksudkan secara spesifik untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Sama sekali saya tidak menyebutkan secara spesifik kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah “siapapun kepala daerah”. Jadi, tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru jadi bertanya-tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu,” kata Neni.

Lebih lanjut, Neni sangat menyayangkan sikap Pemprov Jabar terhadap statement Neni yang memicu Doxing terhadap dirinya. Bahkan sampai mencantumkan foto secara sepihak tanpa izin.

“Saya sangat menyayangkan sekali ketika kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencantumkan foto saya tanpa izin. Kan itu artinya hanya sepihak ya, mengartikulasikan apa maksud dari TikTok saya,” cetus dia.

Menurutnya, sikap tersebut dinilai sebagai penggiringan opini yang bermula dari kekeliruan tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Hal itu juga dinilai sebagai bentuk representasi terhadap kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh dirinya.

Baca Juga: Pengelolaan Aset dan BUMD Jawa Barat Masuk Catatan BPK, Dedi: Kita Bakal Audit Investigasi

“Sehingga ketika muncul dugaan-dugaan bahwa saya menggiring opini, dan lain sebagainya, itu menurut saya sesuatu yang keliru. Ini jadi jumping to conclusion, jadi melompat ke kesimpulan sendiri tanpa ada klarifikasi dari pihak yang menyuarakan hal itu. Negara itu seharusnya melindungi kebebasan berpendapat. Itu adalah kewajiban warga negara untuk menyampaikan kritik sebagai bentuk checks and balances. Sebagai bentuk meaningful participation, itu yang selalu saya tekankan,” beber Neni.

Atas kejadian ini, Neni memutuskan untuk menutup kolom komentar sementara waktu dan akan beristirahat dari aktivitas edukasi politik di sosial media yang biasa ia lakukan. Selain itu, dirinya juga sedang berusaha untuk mengembalikan akses dirinya ke akun sosial media yang telah diretas.

“Sehingga ketika ada hal ini muncul, saya merasa harus berhenti dulu melakukan political education melalui media sosial. Pertama, ya akun media sosial saya. Tapi saya kan dibantu oleh teman-teman SafeNet. Meskipun TikTok sampai sekarang masih belum bisa diakses, tapi saya sudah lapor ke teman-teman SafeNet. Kemudian WhatsApp yang tidak bisa di-login,” papar dia.

Ia juga berencana untuk meminta dukungan dari Amnesty Internasional selaku organisasi HAM internasional melalui bantuan teman-temannya.

“Betul, tapi saya sudah minta bantuan juga ke Mas Usman Hamid, yang juga memberikan dukungan kepada saya lewat rilisnya dari Amnesty International. Dibantu oleh Mas Usman juga, meskipun sampai sekarang memang belum pulih betul,” tutup dia.

Reporter: Niko