Dukung Pembangunan Daerah, Gubernur Kaltim Ingatkan Optimalisasi Pajak dan CSR
Kutim, Nawacita | Di tengah upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud menaruh perhatian besar terhadap peran pelaku industri tambang dalam membangun masa depan yang berkelanjutan.
Saat mengunjungi PT Indexim Coalindo di Kaliorang, Kutai Timur, Senin (14/7/2025), Gubernur menyampaikan penghargaan tinggi atas upaya perusahaan dalam mengintegrasikan aktivitas tambang dengan program pelestarian alam serta pengembangan sosial masyarakat.
“Kalimantan Timur ini paru-paru dunia. Maka menjaga hutannya, airnya, dan keanekaragaman hayatinya adalah amanah besar. Indexim telah memulainya dengan langkah nyata,” ucap Gubernur.
Selain itu Gubernur juga menyoroti pentingnya tata kelola lingkungan yang baik serta pengelolaan CSR yang profesional. Ia menyampaikan bahwa penyaluran CSR melalui badan seperti Baznas dapat memperluas dampak sosial dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Gubernur Resmi Buka MTQ ke-45 Tingkat Provinsi Kaltim
“Jika kita ingin menjaga keseimbangan pembangunan, maka dunia usaha harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Indexim bisa menjadi role model nasional untuk praktik tambang yang hijau dan beretika,” ujarnya.
Disisi lain Harum juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi perpajakan dan tata kelola tanggung jawab sosial yang transparan.
Menurutnya, kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah harus dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Gubernur juga mengingatkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang terkumpul akan masuk dalam struktur APBD dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Jika target pajak tidak tercapai, maka program-program prioritas bisa terganggu.
Baca Juga: Bangun Ketahanan Daerah, Gubernur Dorong Sinergi TNI-Polri dan Pemprov Kaltim di Kutim
Lebih lanjut, Gubernur Harum menyampaikan perlunya CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dijalankan secara terintegrasi dan tidak parsial.
“Kalau ada pembangunan sekolah, sanitasi, atau rumah layak huni, mari sinergikan dengan program Pemprov dan Pemkab. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa Indexim sebagai perusahaan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) besar, harus bersiap menuju level perusahaan terbuka (IPO) dengan tata kelola berstandar internasional.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sosial di sekitar wilayah operasional tambang.
“Konflik sosial bisa dicegah jika perusahaan terbuka, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan menjadi mitra sekaligus penengah,” pungkasnya. kltmprv
