RPJMD Surabaya Disahkan, Wali Kota Tekankan Kolaborasi untuk Kemajuan Kota
Surabaya, Nawacita – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kota tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Hal ini disampaikan usai Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rabu (9/7).
“Kami berharap RPJMD ini menjadi acuan dalam menyusun anggaran tahun 2025 hingga 2029 Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Di kota-kota dunia, pemerintah dan masyarakat selalu bergerak bersama,” ujar Eri.
Ia menekankan, semangat gotong royong dan partisipasi publik adalah kunci agar Surabaya mampu sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia.
Baca Juga : Jelang Sidang Paripurna, Presiden Jokowi Ajak Kabinet Nikmati Udara Pagi dan Keliling IKN
“Ketika masyarakat ikut terlibat, percepatan pembangunan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa lebih cepat tercapai,” tambahnya.
Eri menegaskan bahwa RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menciptakan Surabaya yang maju, inklusif, dan sejahtera.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kita harus bersinergi agar semua bisa merasakan manfaat pembangunan,” tandasnya.
Baca Juga : Program Unggulan Gratispol dan Jospol Didukung Legislatif
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya juga menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan RPJMD. Melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S., PKS menilai RPJMD ini menjadi tonggak penting bagi kemajuan Surabaya lima tahun mendatang.
“RPJMD sudah selesai dibahas. Monggo Pak Wali, pimpin lima tahun ke depan,” ujar Johari di hadapan forum paripurna.
Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan strategis, terutama terkait peningkatan IPM. Surabaya didorong untuk menjadi kota dengan IPM terbaik secara nasional, dengan target rata-rata lama sekolah 12 tahun dan harapan lama sekolah 15,20 tahun di tahun 2030. Namun, PKS mengingatkan agar pembangunan sekolah baru tidak sampai menggeser peran vital sekolah swasta.
Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Surabaya, KBS dan RPJMD Jadi Sorotan
Di bidang kesehatan, PKS menyoroti target Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 77,95 tahun. Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, hingga program inovatif “Satu RW, Satu Tenaga Kesehatan (R1-N1)” diusulkan agar layanan kesehatan lebih merata.
Fraksi juga menuntut seluruh rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan 100% Universal Health Coverage (UHC).
Di sisi sosial, Fraksi PKS menilai masih minimnya anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (LKSM) dan optimalisasi data sosial hingga tingkat kelurahan dianggap penting untuk memperkuat intervensi pemerintah.
Isu ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga menjadi perhatian PKS. Fraksi optimistis Surabaya mampu meraih skor 369 dalam indeks kota ramah perempuan dan layak anak, bahkan melampaui kota-kota global seperti Wina dan Melbourne.
Sementara itu, di sektor transportasi, Fraksi PKS mendorong agar alokasi anggaran Rp482 miliar benar-benar direalisasikan dengan baik, sehingga transportasi publik bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.
Namun, PKS juga meminta agar kebijakan hunian, seperti pembangunan Rusunawa, tidak hanya diperuntukkan bagi warga miskin. Warga kelas menengah yang belum memiliki rumah juga harus mendapat perhatian agar tidak terjebak dalam kerentanan ekonomi.
Dalam bidang reformasi birokrasi, Fraksi PKS mendorong modernisasi pelayanan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelayanan publik harus andal, aman, dan didukung dengan sistem back-up yang kuat.
PKS juga menyoroti minimnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif dianggap masih bisa dimaksimalkan, termasuk potensi pariwisata medis dan olahraga yang kini mulai berkembang di berbagai kota besar dunia.
Tak lupa, Fraksi PKS kembali mengingatkan agar tiga persoalan klasik Surabaya—persampahan, banjir, dan kemacetan—tidak diabaikan. Ketiganya dinilai bisa menjadi bencana lingkungan jika tidak segera diatasi secara komprehensif.
PKS juga meminta penambahan fasilitas berupa bus untuk mendukung mobilitas anggota DPRD dalam melayani masyarakat. Fraksi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan RPJMD demi mewujudkan cita-cita bersama.
“Kami siap mendampingi, mengawasi, dan memastikan agar RPJMD bukan hanya jadi wacana, tetapi benar-benar menggerakkan perubahan nyata untuk Surabaya yang lebih maju, sejahtera, dan layak huni,” tutup Johari Mustawan.
