Bandung, Nawacita – Walikota Bandung, Muhammad Farhan menolak usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akan membongkar Skywalk atau Teras Cihampelas yang menjadi salah satu ikon kota berjuluk Kota Kembang tersebut.
Farhan mengungkapkan bahwa dirinya mengabulkan usulan Dedi Mulyadi untuk membongkar Teras Cihampelas maka Pemkot Bandung akan menanggung risiko hukum yang cukup berat.
Bahkan, dirinya bisa diperiksa oleh BPKD atau Badan Pengawas Keuangan Daerah karena membongkar aset milik daerah yang bernilai di atas lima miliar.
“Bukan anggarannya, risiko melanggar hukumnya lebih tinggi. Karena kalau saya nggak mungkin bilang bahwa, eh, keluarkan duitnya konsultan. Saya akan membongkar itu, Nggak boleh. Saya bisa kena BPKD kayaknya,” tegasnya, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga: Farhan Ungkap Dedi Mulyadi Minta Teras Cihampelas Dibongkar, Rencana Revitalisasi Terancam Batal?
Farhan menyebut bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya melakukan konsultasi dengan beberapa ahli hukum pemerintahan yang mengatakan bahwa aset milik daerah yang bernilai di atas lima miliar, itu tidak boleh dibongkar.
“Kemudian saya konsultasi dengan beberapa ahli hukum pemerintahan yang mengatakan bahwa sebuah barang milik daerah yang masih berfungsi baik dengan nilai di atas 5 miliar rupiah itu sebaiknya tidak dibongkar,” jelasnya.
Terlebih, jika memang harus dilakukan pembongkaran maka akan memakan waktu yang cukup lama untuk menempuh jalur hukum dan politiknya.
Setidaknya dibutuhkan waktu sedikitnya selama enam bulan. Secara otomatis dalam kurun waktu tersebut, Teras Cihampelas tidak akan terurus dan menjadi terbengkalai.
“Karena jalur hukum dan politiknya panjang. Bayangkan, kalau proses itu kita ambil, itu butuh waktu 6 bulan. Sejak saya bilang, bongkarnya sampai akhirnya dibongkar. Selama 6 bulan itu nggak akan ada perawatan, Maka akan jadi barang busuk,” tandas Farhan.
Reporter : Niko
