DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Pertahankan Cimindi Agar Tak Jadi Wilayah Cimahi
BANDUNG, Nawacita – Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPD PKS Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama meminta agar Pemkot Bandung bisa mempertahankan Kawasan Cimindi sebagai wilayah Kota Bandung.
Pasalnya, Kawasan Cimindi sendiri merupakan wilayah yang cukup strategis dan memberikan banyak dampak positif bagi Kota Bandung. Kawasan Cimindi sendiri merupakan gabungan dari Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung.
Ahmad menilai dua kecamatan tersebut menjadi salah satu penyangga stabilitas Kota Bandung dalam hal ekonomi, infrastruktur, industri serta transportasi.
“Kita mengetahui bahwa Cimindi itu adalah kawasan strategis secara ekonomi dan infrastruktur, termasuk akses jalan utama, kawasan industri dan transportasi,” kata Ahmad saat dihubungi Jumat, (26/6/2025).
Baca Juga: Farhan akan Cek Data WNI dari Iran, Pastikan Warga Bandung Terlindungi
Sehingga, jika Kawasan Cimindi masuk menjadi wilayah Kota Cimahi akan menyebabkan kerugian yang cukup signifikan bagi Kota Bandung khususnya dalam sektor Industri dan ekonomi berupa perdagangan.
“Jika Cimindi masuk ke Cimahi, memang kota Bandung akan kehilangan pendapatan pajak dari sektor industri dan perdagangan di kawasan tersebut,” ucap dia.
Maka dari itu, dirinya meminta Pemerintah Kota Bandung agar tetap mempertahankan Kawasan Cimindi sebagai bagian dari wilayah Kota Bandung.
“Terus terang sih kami dari DPR dan juga warga melihat berbagai hal atau perspektif, sebetulnya kita mendorong pemerintah kota Bandung dalam hal ini Pak Wali untuk bisa mempertahankan wilayah tersebut untuk tidak diserahkan ke Cimahi,” ungkap Ahmad.
Selain karena dampak kerugian yang cukup signifikan bagi Kota Bandung, lepasnya Kawasan Cimindi juga dinilai bakal memicu masalah koordinasi pengelolaan ekologis dan lingkungan.
“Seperti misalnya penanganan banjir di daerah perbatasan, kemudian pengelolaan daerah-daerah aliran sungai yang terintegrasi, yang ketiga terkait dengan kualitas udara dan transportasi lintas batas. Kemudian juga masalah daya tampung kawasan perbatasan Bandung dan Cimahi akan tetap tertekan jika tidak ada koordinasi lintas wilayah pasca pemekaran,” jelas Ahmad.
Lebih lanjut, Ahmad juga meminta agar Pemkot Bandung bisa melihat aspek politik dalam wacana Kawasan Cimindi ini. Sebab Kota Bandung berpotensi kehilangan kontrol teritorial dan ekonomi. Termasuk berpotensi menimbulkan politik identitas wilayah di kalangan masyarakat.
“Pengaruh kota Bandung terhadap perencanaan wilayah perbatasan akan berkurang. Sisi lain, ini pertarungan ke bagian politik dan administrasi ini dua hal. Pertama, politik identitas wilayah ya ada kemungkinan muncul resistensi dari warga yang masih merasa lebih dekat secara identitas kota Bandung,” beber dia.
Ia menekankan agar wacana tersebut agar dikaji lebih matang dan mendalam guna menghindari kerugian signifikan yang akan ditimbulkan bagi Kota Bandung. Apalagi wacana tersebut baru mencuat dan masih dini jika terburu-buru dilakukan maupun didorong oleh berbagai pihak.
“Oh iya, tentu. Artinya memang harus dikaji sangat matang lah gitu ya wacana tersebut. Ya memang ini sih masih dini ya, seperti itu. Tetapi ya tentu ini juga harus kita respon dengan tepat gitu,” tutup dia.
(Niko)
