Sekda Jabar Ungkap Alasan Pemprov Punya Hutang BPJS Rp 300 Miliar

Bandung, Nawacita – Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memiliki hutang tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp 300 miliar. Dimana sebelumnya, hal tersebut diungkap langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Herman menyebut, jumlah tunggakan yang saat ini tercatat sudah mencapai Rp 330 miliar dengan rincian Rp 80 miliar pada tahun 2023 dan Rp 250 miliar pada tahun 2024.

Hal itu dikarenakan pada tahun 2023 ada dua kabupaten yang tidak mengusulkan kepada Pemprov Jabar terkait pembayaran BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Dua kabupaten tersebut diantaranya adalah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sehingga anggaran pembayaran BPJS tidak tercatat dalam RKPD Jawa Barat.

“Pertanyaannya kenapa kita menunggak? Yang pertama tahun 2023 ada dua kabupaten yang tidak mengusulkan sehingga tidak terbackup di RKPD. Konsekuensinya tidak bisa dianggarkan. Nilainya 80 miliar yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” ungkap Herman saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

Baca Juga: Pemprov Jabar Bakal Evaluasi PT. MUJ, Buntut Kasus Korupsi Barang dan Jasa di Anak Perusahaan

Kemudian pada tahun 2024, pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 250 miliar ditangguhkan karena Pemprov Jabar dihadapkan dengan berbagai program strategis salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan Pilkada 2024 yang membutuhkan dana Rp 1,6 triliun.

“Kemudian yang kedua 2024 itu 250 miliar lebih. Kenapa ditangguhkan? Kenapa kita nunggak? Saat itu kita dihadapkan dengan program strategis. Tentu kepentingannya lokal, regional, nasional. Yakni pilkada serentak yang membutuhkan anggaran 1,6 triliun rupiah, beber dia.

Meski demikian, Herman memastikan bahwa pelayanan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan akan tetap berjalan.

“Namun demikian kami sudah sepakat dengan BPJS walaupun ada tunggakan pelayanan kesehatan sinergi dengan BPJS kami jamin tetap berjalan,” ucap Herman.

Lebih lanjut, Herman menerangkan bahwa Pemprov Jabar akan segera melakukan pembahasan dengan DPRD Jawa Barat terkait proses pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan itu.

Baca Juga: Pemprov Jabar Ternyata Nunggak BPJS Rp 300 Miliar

Rencananya, hutang tersebut akan segera dianggarkan dalam perubahan anggaran tahun 2025 bersama DPRD Jawa Barat. Nominal yang telah direncanakan untuk anggaran perubahan guna membayar tunggakan tersebut adalah Rp 483 miliar.

“Tahun ini sudah ada alokasi di murni 2025 itu Rp483 miliar. Terkait tunggakan nanti kita akan bicarakan yang jelas kami bertanggung jawab dan kami komitmen. Itu yang disampaikan oleh Pak Gubernur,” tutup dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap adanya tunggakan hutang dari Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 300 miliar.

Dedi mengatakan, hutang tersebut merupakan hutang BPJS Kabupaten Kota yang belum terbayarkan pada kepemimpinan gubernur Jawa Barat sebelumnya.

“Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin,” kata Dedi.

Reporter: Niko