Wali Kota Surabaya Tanggapi Kritik Fraksi Soal APBD 2024 dalam Rapat Paripurna

SURABAYA, Nawacita – DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna pada Selasa (17/6/2025) dengan agenda penting, yakni mendengarkan tanggapan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, dan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, jajaran pejabat struktural, para kepala OPD, serta 39 anggota dewan.

Dalam pembukaan rapat, Bahtiyar menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan bahwa pemerintah kota terbuka terhadap kritik dan saran dari legislatif.

“Rapat ini menjadi ruang bagi kita semua untuk mendengar langsung penjelasan Wali Kota terhadap masukan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam rapat sebelumnya,” ujar Bahtiyar.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Perintahkan Inspektorat Beri Sanksi Terberat Bagi Guru yang Banting Siswa

Wali Kota Eri Cahyadi secara rinci menjawab berbagai pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi. Ia mengapresiasi dukungan serta catatan kritis DPRD sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun Surabaya.

Menanggapi Fraksi PKS, Eri menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap peningkatan pelayanan dan realisasi anggaran belanja. Ia juga menekankan bahwa pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga berpenghasilan rendah telah diatur melalui Perwali No. 33 Tahun 2024, yang memberikan diskon sebesar 35 persen bagi masyarakat miskin.

Sementara itu, merespons masukan Fraksi PDI Perjuangan, Eri menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi parkir. Untuk meningkatkan sektor pariwisata dan okupansi hotel, Pemkot telah menjalankan berbagai promosi, event kota, hingga pengembangan city tour.

Terkait sorotan Fraksi Golkar mengenai rendahnya serapan belanja modal, Wali Kota menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan kendala administratif dengan penyedia barang dan jasa. Namun demikian, ia menegaskan komitmen Pemkot untuk terus membenahi tata kelola pengadaan agar serapan anggaran lebih maksimal.

Fraksi PSI menyoroti isu penumpukan PAD, pengawasan minuman beralkohol, dan penguatan transportasi umum. Wali Kota menjawab bahwa pengawasan peredaran minuman keras dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum, dengan pendekatan persuasif dan penindakan.

Adapun Fraksi Demokrat menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Eri pun menegaskan bahwa prinsip transparansi dan efektifitas telah menjadi fondasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemkot Surabaya.

Fraksi Gerindra turut menyoroti rendahnya realisasi pendapatan dan tunggakan yang belum tertagih. Menanggapi hal ini, Eri menjelaskan bahwa Pemkot telah mengambil langkah aktif, mulai dari verifikasi lapangan hingga penagihan langsung. Ia juga menyampaikan bahwa serapan anggaran hibah telah mencapai 97,4 persen, yakni Rp432,6 miliar dari total Rp444,1 miliar.

Menutup tanggapannya, Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan seluruh anggota dewan. Ia menekankan bahwa kemajuan kota hanya bisa dicapai melalui sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.

“Kolaborasi yang erat dan transparan adalah kunci keberhasilan pembangunan. Masukan dari dewan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Rapat paripurna kali ini mencerminkan semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Harapannya, seluruh proses evaluasi APBD ini akan menjadi pijakan untuk perbaikan yang lebih baik di masa mendatang.

(Deni)