Pemerintah Dorong Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 di Jatim

Surabaya, Nawacita — Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur mendorong seluruh pemerintah daerah untuk serius menginternalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029.

Dorongan ini disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Pertemuan Bappeda Jawa Timur, Jalan Pahlawan 102–108, Surabaya, Kamis (12/6/2025).

Acara ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat pembangunan yang berbasis data kependudukan serta mempersiapkan Indonesia menyongsong Bonus Demografi dan Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa isu kependudukan harus menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan di daerah. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi.

“Kenapa ini penting? Karena banyak masalah yang muncul akibat tidak terkendalinya dinamika kependudukan,” ujar Budi.

Baca Juga: Nonton Bareng Timnas, BKKBN Cetuskan Semangat Ayah Hebat untuk Generasi Emas

Semua itu sebenarnya bisa diantisipasi jika pemerintah daerah punya visi pembangunan yang jelas, terstruktur, dan berorientasi pada potensi penduduk.

“Beberapa isu yang disoroti antara lain meningkatnya jumlah pencari kerja, ketimpangan layanan publik, hingga persoalan pengelolaan sampah yang belum tuntas di sejumlah daerah,” ucapnya.

Menurut Budi, perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis pada data, proyeksi jangka panjang, serta mempertimbangkan perubahan demografi yang terjadi.

Ia juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjawab tantangan kependudukan.

Baca Juga: Jawa Timur Sabet 3 Penghargaan di Rakornas Kemendukbangga/BKKBN 2025

“Pemuda harus berpikir presisi. Setiap penambahan penduduk membawa dampak terhadap anggaran, layanan publik, dan fasilitas umum. Jika tidak dihitung matang, bisa jadi ledakan yang mengguncang stabilitas sosial, ekonomi, bahkan politik,” tegasnya.

Budi menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak akan terwujud tanpa keberanian dan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan isu kependudukan sebagai dasar kebijakan.

Melalui kegiatan ini, Kemendukbangga/BKKBN dan Bappeda Jawa Timur menunjukkan komitmen untuk mengawal penyusunan arah pembangunan daerah yang responsif terhadap dinamika penduduk.

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 diharapkan menjadi panduan strategis bagi daerah untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan dan inklusif.