Subsidi Silang Dinilai Jadi Solusi SD – SMP Gratis di Jabar sesuai Putusan MK

Bandung, Nawacita – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa biaya pendidikan dalam program wajib belajar sembilan tahun dari jenjang SD hingga SMP harus gratis. Namun dalam implementasinya hal itu dinilai sulit dilakukan mengingat anggaran setiap daerah yang berbeda-beda serta kemungkinan banyaknya rasa keberatan dari sekolah swasta.

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengatakan perlu adanya regulasi turunan yang tepat untuk mengimplementasikan putusan MK itu. Haru mengusulkan sistem subsidi silang sebagai upaya mengimplementasikan putusan MK terkait biaya pendidikan gratis bagi jenjang SD dan SMP khususnya di Jawa Barat.

Menurutnya, sistem subsidi silang bisa menjadi cara solutif di tengah keterbatasan anggaran. Sebab, dengan sistem subsidi silang pemerintah bisa memperhitungkan skala prioritas kebutuhan baik siswa maupun sekolah. Seperti mensubsidi sekolah yang masih kekurangan fasilitas serta menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa dengan keluarga tidak mampu.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Dukung Putusan MK soal SD & SMP Gratis, Sebut Sejalan dengan Perwal 

“Makanya kan dulu saya sempat usul ada subsidi-silang sebetulnya, jadi bukan gratis sebetulnya. Nah hari ini itu lebih tepatnya subsidi silang, yang tidak mampu digratiskan sementara yang mampu ya bayar,” ungkap Haru saat dihubungi, Sabtu (7/5/2025) Malam.

Apalagi, kata Haru, kondisi setiap sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Jawa Barat tidak bisa disamakan. Ia menerangkan ada sekolah yang memang sudah memiliki fasilitas lengkap dan bermutu, namun masih banyak juga sekolah negeri maupun swasta yang masih kekurangan fasilitas.

“Demikian juga mungkin sekolah yang ingin fasilitas lengkap, ada tambahan-tambahan sebagainya tentu akan berbeda dengan sekolah yang masih standar,” imbuh dia.

Haru menekankan agar hal itu bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengimplementasikan putusan MK terkait biaya pendidikan gratis dalam program wajib belajar sembilan tahun.

Baca Juga: PKS Jabar Tagih Pemprov Jabar Buatkan Turunan Putusan MK Terkait SD-SMP Gratis

“Jadi misalnya, ya pemerintah tetap mensubsidi sekolah swasta, gitu ya, misalnya nih ya, kalau dari saya ya. Jadi pemerintah mensubsidi juga sekolah swasta, sebenarnya sudah jalan selama ini itu ada dana BOS, cuma kan kekecilan angkanya itu kan, jadi sekolah juga jadi malu ngambil BOS juga kan?,” tegas Haru.

Ia juga meminta agar pemerintah bisa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosiologis masyarakat di setiap daerah. Pemerintah harus bisa memperhitungkan skala prioritas masyarakat yang tidak mampu, khususnya yang berada di daerah miskin ekstrem.

“Dan ini kan harus memadai, gitu, biayanya di sekolah. Dan kalau mau ada tambahan, misalnya orang tuanya setuju, gitu ya, mampu, gitu ya jangan dilarang, jangan kemudian sekolah jadi kepala sekolahnya, gurunya jadi kena Saber Pungli segala macam, jangan sampai terjadi,” pungkas dia.

Reporter: Niko